Kirka – Dorongan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal agar jaringan siber masuk hingga ke pelosok desa mendapat dukungan penuh dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Langkah pengawasan Komisi VI DPR RI terhadap kinerja PT Telkom Indonesia di Bumi Ruwa Jurai dinilai sebagai momentum paling tepat untuk membenahi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Selama bertahun-tahun, sektor pertanian yang menjadi andalan Lampung kerap terhambat oleh panjangnya rantai distribusi.
Ketiadaan akses informasi harga pasar membuat para petani sering kali harus pasrah pada permainan harga tengkulak.
Mahendra menyebut ketersediaan pemancar atau jaringan serat optik dari Telkom di sentra-sentra perkebunan akan memutus rantai ketergantungan tersebut secara langsung.
“Petani kita nantinya bisa langsung berjualan ke pembeli akhir lewat platform digital.
“Mereka juga mampu memantau pergerakan harga komoditas global seketika,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Minggu, 12 April 2026.
Tanpa adanya fasilitas koneksi yang memadai, ia mengingatkan bahwa wacana memajukan pertanian modern hanya akan berakhir sebagai omong kosong tanpa wujud nyata bagi masyarakat pedesaan.
Buka Kawasan Wisata
Selain urusan perut dan panen, persoalan ketiadaan sinyal (blank spot) masih menjadi momok menahun bagi sektor pariwisata daerah, mulai dari kawasan pesisir pantai hingga pegunungan.
Padahal, daya tarik sebuah destinasi pada era sekarang sangat ditopang oleh seberapa sering pengunjung mengunggah pengalaman liburan mereka ke media sosial.
Penyedia layanan telekomunikasi diminta melihat pembangunan jaringan di area pelesiran sebagai langkah penanaman modal berjangka panjang, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pemenuhan target jangkauan.
Koneksi stabil dipastikan bakal memperlancar transaksi nontunai bagi pelaku UMKM lokal, sekaligus menjelma menjadi ajang promosi gratis dari wisatawan ke dunia luar.
Pemerataan Mutu Pendidikan
Lebih jauh, pemerataan akses siber wajib dimulai dari tingkat desa guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih transparan.
Di bidang pendidikan, ketersediaan sumber belajar dalam jaringan (daring) dipercaya sanggup mengikis jurang perbedaan kualitas antara sekolah di pusat kota dengan daerah terpencil.
Menyikapi sinergi antara Pemerintah Provinsi, anggota legislatif pusat, serta badan usaha milik negara tersebut, Mahendra memberikan apresiasi positif.
“Kerja keras seluruh pemangku kepentingan membuktikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pemenuhan hak akses internet bagi warga pinggiran adalah jalan keluar agar seluruh rakyat bisa merasakan pemerataan kesejahteraan,” pungkasnya.
