Kirka – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 meninggalkan warisan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia lewat dikotomi cebong dan kampret.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menyebut menguatnya politik identitas selama dua kali hajatan pemilu presiden telah menggeser kontestasi gagasan menjadi pembelahan massal yang artifisial di tingkat akar rumput.
Praktik pembelahan semu sengaja dipelihara hingga menyeret masyarakat lapisan bawah ke dalam pusaran konflik horizontal.
Mahendra melihat warga di tingkat bawah terjebak perang tagar di media sosial, saling melempar stigma buruk, bahkan berujung pada jatuhnya korban jiwa.
“Ruang publik kita dibajak oleh pertarungan semu antarkelompok.
“Adu progam serta gagasan yang semestinya menjadi ruh demokrasi justru tenggelam oleh fanatisme buta dan kebencian di lapisan masyarakat bawah,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya Jumat, 13 November 2026.
Bagi Mahendra, sebutan cebong maupun kampret bukan sekadar julukan olok-olok biasa di dunia maya.
Meminjam perspektif sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, kedua istilah tadi bekerja sebagai modal sosial untuk membangun struktur imajiner yang berafiliasi pada kubu politik tertentu, sehingga melahirkan polarisasi tajam di tengah warga.
Keretakan sosial di tingkat akar rumput kian melebar tatkala masing-masing kubu saling menyematkan cap buruk terhadap lawan politiknya.
Mengacu pada labelling theory dari tokoh sosiologi Howard S. Becker, Mahendra menguraikan bahwa pelabelan negatif secara sistematis menciptakan deviance atau penyimpangan sosial sekaligus mempertebal sekat pemisah antar kelompok.
“Begitu label negatif dilekatkan, batas antara kelompok dalam atau in group dengan kelompok luar atau out group mengeras.
“Masyarakat tidak lagi melihat perbedaan pilihan politik sebagai hal wajar, melainkan menganggap kubu seberang sebagai pihak yang menyimpang,” jelas Mahendra.
Berakar dari KMP hingga Hobi Memelihara Kodok
Munculnya sekat tajam antar pendukung calon presiden sejatinya berawal dari dinamika Pilpres 2014.
Istilah kampret lahir dari plesetan akronim Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto, sedangkan julukan cebong merujuk pada kegemaran Joko Widodo (Jokowi) memelihara kodok.
Sejak kemunculannya pada 2014, jurang pemisah antara kedua kubu bukannya mereda, melainkan terus menganga hingga melewati Pilpres 2019.
Dosen Komunikasi Politik STIKOM Semarang, Suryanto, menegaskan bahwa tajamnya polarisasi politik yang lama dikhawatirkan publik terbukti telah merenggut nyawa warga.
“Polarisasi yang kita takutkan sudah menelan korban,” tegas Suryanto terkait dampak nyata gesekan pendukung di akar rumput.
Bahaya pembelahan masyarakat akibat perang identitas politik turut menjadi catatan kritis kalangan psikolog.
Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, menyebut fenomena pertarungan cebong lawan kampret sebagai bentuk keterbelahan sosial yang merusak kewarasan publik.
“Memang nggak sehat polarisasi seperti itu, dan menggiring pada domain yang nggak perlu,” ungkap Hamdi Muluk.
Berkaca pada mahalnya harga sosial yang harus dibayar rakyat akibat warisan dua pilpres terdahulu, Mahendra Utama mengingatkan seluruh elemen bangsa agar menghentikan komodifikasi politik identitas.
Baginya, kedewasaan berpolitik hanya bisa terwujud apabila elit maupun masyarakat kembali mengedepankan adu gagasan secara sehat tanpa terjebak sekat-sekat kelompok yang semu.
