Kirka – Selama puluhan tahun, predikat lumbung pangan nasional menempel erat pada Provinsi Lampung.
Hamparan padi, jagung, hingga singkong terus mengalir tanpa henti ke Pulau Jawa, Sumatera, dan DKI Jakarta.
Publik pun dihadapkan pada satu pertanyaan besar, seberapa maksimal kekayaan alam bumi Ruwa Jurai berimbas langsung pada ketebalan dompet petaninya?
Jawabannya rupanya masih jauh dari kata ideal. Mayoritas hasil bumi masih keluar dari daerah penghasil dalam bentuk bahan mentah.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membedah fenomena kejanggalan ekonomi daerah penghasil komoditas.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, sekitar 1,3 juta penduduk menyandarkan hidup pada tiga komoditas andalan pertanian.
Sektor agro menyumbang Rp150 triliun atau setara 28 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
“Angkanya memang raksasa, tetapi pondasinya sangat rapuh karena sekadar mengandalkan volume panen mentah, bukan pertambahan nilai dari sebuah produk olahan,” ungkap Mahendra, Senin, 28 September 2026.
Ilusi Keunggulan
Melalui pendekatan ilmu ekonomi, Mahendra menjelaskan bagaimana selisih keuntungan akan makin membesar jika suatu komoditas diproses lebih jauh ke arah hilir.
Paradigma lama tentang keunggulan komparatif yang hanya mengandalkan luas lahan tidak lagi relevan.
Daerah harus mampu menciptakan efisiensi serta inovasi demi memotong rantai pasok.
Sebagai perbandingan nyata, gabah yang langsung digiling lalu diubah formatnya menjadi tepung beras akan mendatangkan keuntungan finansial berkali lipat ketimbang langsung dijual usai petani memanennya.
Situasi serupa menimpa komoditas jagung. Walau produksinya menduduki peringkat kelima nasional, 70 persen hasil panen Lampung langsung terserap utuh ke pabrik pakan ternak.
Penjualan bentuk mentah membuat potensi pendapatan dari olahan turunan seperti tepung jagung menguap begitu saja.
Kapasitas produksi tepung beras lokal pun skalanya belum mampu mengimbangi melimpahnya hasil panen secara keseluruhan.
“Secara sistematis, kebocoran ekonomi sedang berlangsung di depan mata kita.
“Baru 40 persen dari valuasi sektor primer sebesar Rp165 triliun yang tersentuh proses pengolahan.
“Ada potensi uang lebih dari Rp100 triliun melayang terbang dari Lampung karena keengganan beralih wujud dari komoditas mentah ke barang jadi,” papar Mahendra.
Infrastruktur Penyangga dan Simpul Ekonomi Baru
Upaya membalik keadaan mulai menampakkan titik terang.
Pemerintah Provinsi Lampung di bawah komando Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tengah menyiapkan infrastruktur penyangga.
Fasilitas penyimpanan modern (silo) berserta mesin pengering berkapasitas 20 ton mulai dibangun menyebar melintasi kawasan desa.
Langkah pembangunan gudang merupakan syarat teknis mutlak.
Tanpa ruang simpan memadai, kualitas panen merosot tajam seiring cuaca, memaksa petani melego hasil keringat mereka ke tangan tengkulak dengan harga hancur.
Fasilitas pengering membuat industri pengolahan bisa terus beroperasi sepanjang tahun tanpa harus cemas menatap kalender musim tanam.
Gubernur Mirza sudah menegaskan rencana pemerintah daerah memproduksi konsentrat atau tepung jagung berbasis kecamatan, sekaligus mengembangkan produksi turunan tepung ikan.
Mahendra melihat kehadiran silo di desa otomatis membentuk simpul ekonomi aglomerasi baru.
Aktivitas pengeringan, penggilingan, sampai pengemasan akan menghidupkan roda perdagangan serta jasa transportasi skala pedesaan.
Belajar dari Keberhasilan Tapioka
Rencana besar pengolahan hasil panen tentu butuh bukti nyata.
Sektor singkong sudah lebih dulu unjuk gigi menembus pasar global.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Mirza melepas ekspor perdana 3.300 ton tepung tapioka senilai Rp26 miliar terbang ke Tiongkok.
Tepung tapioka laku keras menyuplai kebutuhan pabrik makanan, farmasi, tekstil, hingga industri kertas.
Di level masyarakat akar rumput, warga Pringsewu sukses memproduksi Modified Cassava Flour (Mocaf) bermodalkan alat sederhana tanpa butuh keterlibatan teknologi pabrik raksasa.
Keberhasilan kelompok ibu-ibu pedesaan mengolah singkong menjadi Mocaf membuktikan bahwa batasannya murni terletak pada kreativitas dan kemauan, bukan melulu soal mesin canggih.
Konsep pemberdayaan lewat usaha mikro sangat mungkin direplikasi.
Mahendra membayangkan skenario bila setiap kecamatan mengoperasikan satu unit penggilingan jagung lewat skema pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Konversi 10 persen saja dari total panen jutaan ton sudah cukup melahirkan gelombang kekuatan ekonomi baru.
Diversifikasi produk tepung sekaligus menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.
Olahan tepung beras serta jagung berpeluang menjadi substitusi tepung terigu berbahan gandum yang selama bertahun-tahun selalu menguras devisa negara lewat jalur impor.
“Sudah saatnya kita mengolah, bukan sekadar menjual.
“Petani dan pelaku usaha lokal harus naik kelas menjadi produsen produk bernilai tinggi, bukan lagi sebatas penyetor gabah murah buat wilayah lain,” pungkas Mahendra.
