Kirka – Penganugerahan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2026 kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Senayan, Kamis, 16 April 2026 lalu, memunculkan diskursus baru soal arah kebijakan pertanian daerah.
Trofi bergengsi kategori Tokoh Penggerak Ekonomi Agrikultur dan Ketahanan Pangan Nasional tersebut dinilai bukan sekadar seremoni biasa.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut piala dari Senayan itu merupakan wujud pengakuan atas perubahan besar tata kelola agraris.
Ia melihat ada upaya nyata pemerintah mematahkan paradoks klasik, di mana wilayah penghasil beras acap kali gagal menjamin kesejahteraan warganya sendiri.
“Sering kali daerah penyuplai bahan mentah hanya dipandang sebelah mata. Gelimang panen raya ternyata belum sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat desa.
“Apresiasi KWP membuktikan telah terjadi pergeseran paradigma ke arah yang jauh lebih baik,” jelas Mahendra, Sabtu, 18 April 2026.
Pergeseran pola pikir yang dimaksud bermuara pada program unggulan bernama Desaku Maju.
Menurut Mahendra, kebijakan tersebut berani melawan arus pendekatan sentralistis yang kerap meminggirkan peran wilayah pedesaan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini turun langsung menyuplai ragam kebutuhan dasar bercocok tanam.
Bantuan disalurkan dalam bentuk pupuk organik cair (POC), pengadaan mesin pengering (dryer), pelatihan keterampilan bagi warga, sampai perbaikan jalan-jalan penghubung antar wilayah.
“Pembangunan sektor agraris yang berkelanjutan wajib lahir dari rahim desa. Bukan sekadar hasil dari rapat di dalam gedung pencakar langit ibu kota,” paparnya.
Langkah Pemprov Lampung, lanjut Mahendra, sangat selaras dengan teori Rural Urban Linkages gagasan pakar tata ruang Friedmann dan Douglass.
Konsep tersebut menitikberatkan bahwa kekuatan ekonomi sebuah negara bergantung pada hubungan timbal balik saling menguntungkan antara kawasan pelosok dan perkotaan.
Mengabaikan masyarakat desa sama saja membuat jargon ketahanan pangan layaknya isapan jempol belaka.
Di sisi lain, kesuksesan terobosan pemerintah daerah tentu tidak terlepas dari keringat para aktor lapangan.
Mahendra memberikan penghormatan tinggi kepada para pahlawan pangan pantang menyerah serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa.
Mereka merupakan garda terdepan penentu eksekusi program agar benar-benar tepat sasaran.
Kehadiran pendamping yang meresapi kebutuhan riil masyarakat menjadi kunci utama kelancaran distribusi bantuan.
Pandangan pakar pembangunan tersebut ternyata sejalan dengan sikap Rahmat Mirzani Djausal saat prosesi penerimaan piala.
Sang gubernur secara khusus mempersembahkan trofi kebanggaan itu untuk seluruh masyarakat Lampung, terutama mereka yang setiap hari mandi peluh di areal persawahan maupun ladang.
Ke depan, Mahendra berharap pencapaian gemilang Pemprov Lampung bisa memantik semangat daerah lain di seluruh penjuru Tanah Air.
“Menuju Indonesia Emas 2045 harus berangkat dari pembenahan wilayah pedesaan. Apabila masyarakat pelosoknya tangguh serta mandiri, kedaulatan pangan tentu menjadi sebuah keniscayaan.
“Lampung sudah memperlihatkan kelasnya sebagai pemeran utama, bukan sekadar penonton,” pungkasnya.
