Kirka – Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah pasca-serangan balasan Iran terhadap poros AS-Israel pada akhir Februari 2026 tak pelak meluluhlantakkan stabilitas kawasan.
Imbasnya, Dubai yang selama ini menahbiskan diri sebagai surga aman (safe haven) nirsyarat bagi kaum berduit, perlahan mulai kehilangan pesonanya.
Gelombang eksodus pun tak terhindarkan. Maskapai raksasa sekelas Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, hingga Saudia terpaksa menangguhkan operasional, membiarkan puluhan armada berbadan lebar (wide body) mereka terdampar.
Di tengah turbulensi krisis ini, manuver taktis dilakukan oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) yang merespons cepat dengan membuka apron bandara-bandara strategis di Tanah Air sebagai lokasi pendaratan alternatif.
Merespons fenomena tersebut, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memandang langkah holding BUMN aviasi itu lebih dari sekadar aksi solidaritas internasional.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tengah dihadapkan pada sebuah blessing in disguise atau karunia di balik petaka yang harus segera dikapitalisasi.
“Ini bukan sekadar urusan menyewakan lahan untuk logam terbang.
“Eksodus dari Uni Emirat Arab membawa serta ribuan ekspatriat kerah putih, keluarga super-kaya, hingga remote worker yang kini mendamba suaka baru yang jauh dari ancaman rudal dan ketidakpastian,” urai Mahendra, Senin, 16 Maret 2026.
Mendulang Devisa
Langkah awal dari sisi operasional memang sudah dirintis dengan baik.
Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengonfirmasi tingginya animo maskapai Timur Tengah untuk merelokasi armadanya ke hub domestik seperti Soekarno-Hatta, Bali, Lombok, hingga Kertajati.
Hal senada diamini oleh SVP Corporate Secretary, Yudhistira Setiawan, yang menyebut langkah mitigasi ini turut menyuntikkan pundi-pundi finansial ke kas negara.
Meski demikian, Mahendra mengingatkan agar visi pemerintah tidak berhenti di batas pagar bandara.
Tokoh Eksponen 98 ini menekankan bahwa Indonesia memiliki amunisi komparatif yang mematikan, biaya hidup yang 40 hingga 60 persen lebih rasional dibanding Dubai, iklim tropis yang bersahabat, serta stabilitas politik di era transisi kepemimpinan baru.
Untuk mengunci peluang ini, instrumen regulasi seperti Second Home Visa dengan ambang batas investasi Rp2 miliar dan Golden Visa (minimal US$350.000) harus segera dipacu eskalasinya.
“Ekspatriat yang kabur dari kawasan Teluk tidak hanya butuh tempat bersandar bagi pesawat mereka, tetapi juga brankas yang aman untuk uang dan masa depan keluarganya.
“Di sinilah letak magnet sesungguhnya,” tegasnya.
Momentum
Lebih jauh, Mahendra membedah situasi ini melalui lensa teori Creative Destruction gagasan ekonom Joseph Schumpeter.
Krisis geopolitik sejatinya sedang menghancurkan hegemoni lama, sekaligus melahirkan celah alokasi sumber daya yang lebih produktif bagi negara yang adaptif.
Ia memetakan dua lokomotif utama yang bisa diplot sebagai substitusi.
Batam, dengan optimalisasi Free Trade Zone (FTZ) dan jarak yang hanya sepelemparan batu dari Singapura, sangat ideal disulap menjadi Dubai versi industri.
Sementara Bali, dengan infrastruktur sekolah internasional dan fasilitas kesehatan yang mumpuni, biarkan bertahta sebagai magnet lifestyle bagi komunitas global.
Namun, waktu adalah esensi. Tanpa gebrakan birokrasi lintas kementerian menggabungkan promosi pariwisata, kemudahan visa, dan paket relokasi terpadu arus deras modal dari kawasan Teluk ini bersiap dibajak oleh kompetitor terdekat yang sama-sama agresif, seperti Thailand atau Malaysia.
“Krisis Timur Tengah adalah jendela kesempatan yang mungkin hanya terbuka satu dekade sekali.
“Saatnya kabinet Prabowo-Gibran bertindak agresif meraup devisa, bukan sekadar menjadi penonton di bangku cadangan,” pungkas Mahendra.
