Kirka – Wajah Provinsi Lampung terus bersolek menuju modernitas.
Namun, urusan konektivitas data dan sistem keamanan digital antar lembaga dinilai masih berjalan di tempat.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti urgensi integrasi sistem pengawasan visual (Closed-Circuit Television/CCTV) di Lampung.
Menurutnya, penyatuan jaringan kamera pengawas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga instansi vertikal seperti Polda, Kodam, Binda, dan BUMN bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan krusial bagi wilayah yang menjadi gerbang utama Pulau Sumatera.
“Titik-titik strategis seperti Pelabuhan Bakauheni, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), hingga Bandara Radin Inten II adalah urat nadi ekonomi nasional.
“Sayangnya, pengawasan real time kita saat ini masih terhambat ego sektoral,” ungkap Mahendra Utama di Bandarlampung, Selasa, 10 Maret 2026.
Ego Sektoral
Mahendra memaparkan bahwa saat ini masing-masing instansi masih berjalan sendiri.
PT ASDP memiliki jaringan kameranya sendiri, Polda Lampung mengelola RTMC, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki pusat kendali (Command Center) masing-masing yang belum saling terhubung.
Kondisi itu membuat penanganan masalah di lapangan menjadi lambat.
Saat terjadi penumpukan kendaraan parah di Pelabuhan Bakauheni atau kecelakaan beruntun di ruas tol, koordinasi lintas instansi masih mengandalkan laporan manual atau pantauan parsial.
“Integrasi data adalah kunci dari tata kelola pemerintahan yang responsif.
“Tanpa transparansi visual yang terpadu, respons terhadap bencana atau krisis hanyalah tebakan yang terdidik,” tegas Mahendra.
Selain untuk lalu lintas, Mahendra juga menekankan pentingnya mata digital di kawasan pesisir rawan bencana seperti Panjang dan Kalianda.
Integrasi CCTV dinilai vital untuk memberikan peringatan dini (early warning) yang akurat kepada pusat komando terpadu saat terjadi cuaca ekstrem atau ancaman tsunami.
Investasi Ratusan Miliar
Membangun infrastruktur CCTV terintegrasi berskala provinsi tentu tidak murah.
Estimasi awal untuk pengadaan kamera 4K dengan fitur Night Vision, penarikan jaringan fiber optik, hingga pembangunan Integrated Command Center diprediksi menelan anggaran Rp150 miliar hingga Rp300 miliar.
Meski terdengar fantastis, Mahendra menilai nilai tersebut sangat sebanding dengan dampak ekonomi dan keamanan yang dihasilkan.
Ia mencontohkan kesuksesan London dengan respons kepolisian di bawah 10 menit, serta Surabaya Intelligent Transport System (SITS) yang terbukti memangkas kemacetan hingga 30 persen dan mempercepat respons kegawatdaruratan.
“Ada efisiensi logistik yang luar biasa. Pengurangan waktu macet di pelabuhan dan tol bisa menghemat biaya operasional miliaran rupiah per hari.
“Belum lagi penurunan kriminalitas di kawasan industri seperti Tanjung Bintang yang otomatis mendongkrak kepercayaan investor,” jelasnya.
5 Rekomendasi
Agar wacana integrasi CCTV ini tidak hanya berujung menjadi proyek mercusuar belaka, Mahendra merumuskan lima rekomendasi strategis yang harus segera dieksekusi oleh para pemangku kebijakan:
1. Hapus Ego Sektoral:
Pemprov Lampung harus mengambil peran sebagai dirigen untuk menyatukan protokol data antara BUMN (Pelindo, Angkasa Pura, ASDP) dengan instansi militer dan kepolisian.
2. Pemanfaatan AI:
CCTV tidak boleh sekadar menjadi alat rekam pasif. Sistem harus dibekali Artificial Intelligence (AI) untuk deteksi wajah dan pengenalan pelat nomor otomatis (ETLE).
3. Akses Transparansi Publik:
Masyarakat perlu diberikan akses visual terbatas, khususnya untuk pantauan lalu lintas melalui aplikasi, guna membantu perencanaan perjalanan harian mereka.
4. Skema Pembiayaan KPBU:
Untuk menyiasati keterbatasan APBD, pemerintah daerah didorong menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
5. Aturan Ketat Privasi:
Pemerintah wajib menyusun regulasi turunan yang ketat terkait perlindungan data pribadi agar sistem pengawasan cerdas ini tidak disalahgunakan.
