Kirka – Fenomena menarik terlihat di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada kuartal pertama 2026.
Di tengah hiruk-pikuk birokrasi terkait verifikasi anggaran, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela justru lebih sering terlihat kotor sepatu memantau langsung proyek perbaikan jalan ketimbang duduk di kantor.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai langkah pucuk pimpinan Pemprov Lampung tersebut bukanlah sekadar gimik politik, melainkan sebuah lompatan metodologi dalam fungsi kontrol eksekutif yang sudah lama hilang dari wajah pembangunan daerah.
“Ini bukan seremoni. Ketika Gubernur turun langsung ke ruas Jalan Pattimura di Metro atau Jalan Branti Raya di Pesawaran, beliau sedang melakukan evaluasi lapangan.
“Jika ditemukan penyimpangan atau masalah teknis, langsung diinstruksikan perbaikan di tempat,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Selasa, 3 Maret 2026.
Mahendra menyoroti adanya pergeseran signifikan pola pengawasan jalan di Lampung.
Jika pada 2025 pengawasan sering kali hanya bersifat kepatuhan administratif yang puas dengan laporan foto seperti pada proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) Simpang Korpri–Purwotani bernilai Rp43 miliar, tahun ini pengawasan berubah menjadi inspeksi lapangan yang agresif.
Sebagai informasi, Pemprov Lampung tahun ini telah mengalokasikan Rp35,2 miliar untuk penanganan jalan di Pringsewu dan bersiap mengeksekusi pembangunan 62 ruas jalan lainnya pasca-Lebaran.
Menurut Mahendra, jaminan kualitas mutlak diperlukan agar uang rakyat bernilai fantastis tersebut tidak lumer oleh hujan sebelum aspalnya mengeras.
Lantas, mengapa Gubernur dan Wakil Gubernur harus turun langsung ke lapangan sementara ada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) yang membidangi urusan teknis?
Terkait hal ini, Mahendra menjelaskan bahwa kehadiran pimpinan tertinggi memiliki efek ganda yang sangat krusial.
“Pertama, itu menciptakan sense of urgency. Ketika kontraktor tahu Gubernur bisa tiba-tiba muncul memeriksa ketebalan rigid beton, potensi mark up atau pengurangan spesifikasi otomatis mengecil.
“Kedua, ini menjamin value for money dari APBD kita,” tegas Mahendra.
Efektivitas inspeksi ini terbukti saat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meninjau ruas Metro–Kota Gajah.
Dari temuan langsung, terungkap bahwa akar masalah kerusakan jalan di lokasi tersebut bukan sekadar beban kendaraan tonase besar, melainkan drainase yang buruk sehingga umur aspal menjadi pendek.
“Temuan teknis seperti luapan air ke badan aspal ini sering kali luput dalam laporan tertulis di atas meja, tapi akan sangat gamblang terlihat saat pimpinan mau berjongkok dan melihat langsung di pinggir jalan,” tambahnya.
Meski memberikan catatan kritis terhadap pola pengawasan masa lalu, Mahendra tetap memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang kini tengah mengebut perbaikan infrastruktur.
Apresiasi tersebut ditujukan kepada duet Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela, jajaran Dinas BMBK Lampung di bawah komando M. Taufiqullah yang sigap di tengah cuaca tak menentu, hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung yang terus bersinergi.
“Pembangunan 62 ruas jalan pasca-Lebaran ini adalah pekerjaan rumah raksasa. Namun dengan fondasi pengawasan langsung yang sudah diletakkan saat ini, kita optimis hasilnya akan jauh lebih baik.
“Semoga budaya turun tangan ini tidak musiman, tapi jadi standar baru birokrasi Lampung,” tutup Mahendra.
