Kirka – Memasuki bulan Ramadan 2026, Minyakita kembali menjadi barang langka di pasaran.
Minyak goreng subsidi yang sedianya menjadi katup pengaman daya beli masyarakat ini mendadak gaib di Jawa Timur (Jatim) dan Lampung.
Jika pun ada, harganya sudah melompat jauh meninggalkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama, menilai fenomena ini bukan sekadar insiden logistik biasa, melainkan bukti sahih masih rapuhnya tata kelola rantai pasok pangan di Tanah Air.
“Ini alarm bahaya. Ketika permintaan musiman melonjak tajam jelang Ramadan, kapasitas distribusi kita justru kedodoran.
“Rantai pasok langsung tumbang saat diuji di momen krusial,” tegas Mahendra, Sabtu, 28 Februari 2026.
Anatomi Krisis
Di Jawa Timur, kekosongan stok nyaris absolut di tingkat akar rumput.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam tinjauannya mengonfirmasi bahwa 80 persen lapak di pasar tradisional membentang dari Pasuruan hingga Sidoarjo, tak lagi memajang Minyakita.
Kondisi serupa menjalar ke Lampung. Pantauan di Pasar Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menunjukkan stok ludes.
Mirisnya, kelangkaan ini memicu harga meroket liar hingga Rp19.000 per liter.
Lalu, menguap ke mana pasokan subsidi tersebut?
Selain tingginya gairah ekspor produsen yang mengkanibal kuota domestik, Mahendra menyorot tajam adanya praktik culas di tingkat distributor.
“Distributor nakal mencekik pedagang kecil melalui praktik tying atau bundling. Pedagang eceran dipaksa menebus barang lain yang tidak laku sebagai syarat mendapat jatah Minyakita.
“Praktik spekulatif dan pemaksaan inilah yang membuat harga di tingkat konsumen meledak tak terkendali,” papar Mahendra mengurai benang kusut di lapangan.
Mengkhianati Esensi Subsidi
Lenyapnya Minyakita dari peredaran memaksa masyarakat berpenghasilan rendah naik kelas secara terpaksa membeli minyak goreng premium dengan harga mencekik.
Buntutnya tak main-main, ancaman lonjakan inflasi daerah tepat di momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Bagi Mahendra, situasi tersebut telah mengkhianati esensi dari kebijakan subsidi itu sendiri.
“Filosofi dasar subsidi adalah memangkas ketimpangan dan menjaga daya beli. Kalau barangnya hilang dan harganya justru membebani masyarakat bawah, ini bukan sekadar gagal distribusi.
“Ini merampas hak konsumen atas pangan yang berkeadilan,” tukasnya.
Pandangan ini sejalan dengan peringatan YLKI bahwa carut-marut distribusi ini berpotensi memicu kerugian ekonomi massal.
Indonesia Timur
Ironisnya, krisis pasokan ini justru tak menyentuh wilayah Indonesia Timur.
Daerah dengan tantangan logistik ekstrem seperti Papua dan NTT justru sukses menjaga stabilisasi harga Minyakita.
Rahasianya ada pada intervensi agresif BUMN pangan Bulog dan ID FOOD yang menerapkan skema subsidi silang.
Belajar dari anomali positif tersebut, Mahendra mendesak Pemprov Jatim dan Lampung untuk segera putar haluan dengan mengeksekusi tiga langkah taktis:
1. Paksa BUMN Turun Gunung: Aturan Kementerian Perdagangan terkait wajib 35 persen distribusi via BUMN harus dipaksa jalan hingga ke pasar basah, memotong jalur distribusi swasta yang rawan spekulasi.
2. Berantas Rabun Teknologi dan Tindak Tegas: Pemerintah daerah harus mengoptimalkan platform digital TP2DD untuk melacak pergerakan stok secara real time.
“Kalau ada distributor terbukti menimbun atau main bundling, Satgas Pangan dan KPPU jangan ragu cabut izin usahanya. Harus ada efek jera,” tantang Mahendra.
3. Kunci Produksi Lokal: Dorong raksasa produsen di daerah seperti LDC Indonesia di Lampung atau Grup Sinarmas di Jatim untuk memprioritaskan pemenuhan pasar domestik di wilayahnya masing-masing sebelum melirik margin dari pasar ekspor.
“Tanpa tata kelola yang transparan, diawasi ketat, dan inklusif, kelangkaan Minyakita hanya akan menjadi sinetron tahunan yang terus menyengsarakan rakyat,” tutup Mahendra.
