Kirka – Pertumbuhan industri pengolahan di Provinsi Lampung terbukti jalan di tempat.
Alih-alih merajai kawasan Sumatera dengan kekayaan komoditasnya, Lampung justru makin tertinggal akibat orientasi ekspor bahan mentah dan postur birokrasi daerah yang terlampau gemuk.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Gubernur Lampung Bidang Perindag, Mahendra Utama, membeberkan anomali tersebut.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung hanya berkutat di angka 18-19 persen dalam kurun 2000-2025.
“Bahkan ada tren penurunan menjadi 18,93 persen pada 2024.
“Bandingkan dengan Riau yang sudah menembus 30 persen berkat hilirisasi sawit.
“Lampung punya kopi, kakao, hingga nanas, tapi kita gagal menciptakan nilai tambah,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Minggu, 22 Februari 2026.
Stagnasi sektor pengolahan ini berdampak langsung pada indikator makro.
Pertumbuhan ekonomi daerah tertahan di kisaran 4,5-5 persen per tahun.
Imbasnya di tingkat tapak, Nilai Tukar Petani (NTP) kerap anjlok di bawah indeks 100.
Menurut Mahendra, kegagalan hilirisasi di Bumi Ruwa Jurai bukan semata urusan minimnya minat investor.
Ia menuding akar masalah justru bersarang di internal pemerintahan, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tumpang tindih dan sarat ego sektoral.
Ia juga mengkritik orientasi kepala daerah sebelum 2025 yang terlampau bias pada pembangunan infrastruktur fisik.
Saat ini, Pemprov Lampung memiliki tiga dinas untuk urusan infrastruktur (Bina Marga, Cipta Karya, PSDA) dan tiga dinas terpisah di sektor agro (Ketahanan Pangan, Perkebunan, Peternakan).
“Dampaknya fatal. Birokrasi jadi lamban dan program hulu-hilir tidak sinkron.
“Anggaran APBD habis tersedot untuk membiayai operasional rutin dinas-dinas ini, bukan untuk stimulus investasi atau memfasilitasi pabrik pengolahan,” cecarnya.
Tiga Jurus
Menyikapi ketertinggalan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau yang sukses mendongkrak industri olahannya, Mahendra mendesak Pemprov Lampung segera mengeksekusi reformasi struktural.
Ia menyodorkan tiga langkah rasionalisasi.
Pertama, perampingan OPD. Ia mengusulkan peleburan tiga dinas agro menjadi satu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, disusul penyatuan tiga dinas infrastruktur menjadi Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Mahendra mengkalkulasi, efisiensi anggaran dari perampingan ini bisa mencapai 20 persen dana segar yang bisa dialihkan untuk skema insentif agroindustri.
Kedua, pemecahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Urusan hulu (pabrikasi dan investasi) serta hilir (pasar dan ekspor) dinilai tak lagi efektif ditangani satu atap.
Dengan dipisah, masing-masing dinas dipaksa memiliki target kinerja (KPI) yang lebih fokus.
Ketiga, adopsi kebijakan One Village One Product (OVOP).
Skema integrasi hulu-hilir ala Jepang ini diusulkan untuk menggarap sentra komoditas spesifik, seperti kawasan industri nanas di Tanggamus atau kopi di Lampung Barat, yang ditopang penuh oleh kemitraan swasta-petani dan insentif pajak daerah.
Di akhir pemaparannya, sosok yang juga menjabat Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis ini menekankan pentingnya political will yang merata di jajaran birokrasi.
“Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda sudah terlihat pontang-panting, tapi dinas teknisnya jangan jalan di tempat.
“Kalau kita berani koreksi birokrasi dan fokus pada hilirisasi, status Lampung sebagai lumbung agroindustri Sumatera akan terwujud, bukan cuma wacana,” pungkas Mahendra.
