Kirka – Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang tengah digenjot pemerintahan Prabowo Subianto bukan sekadar ambisi mengejar swasembada pangan semata.
Lebih jauh, ia melihat proyek ini sebagai cetak biru reformasi ekonomi yang mendesentralisasi sumber pertumbuhan dari Jawa ke daerah-daerah lain.
Menurut Mahendra, narasi yang dibangun pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan dukungan Sinergi Gula Nusantara (SGN) serta ID Food menunjukkan konsistensi yang jelas, membangun ekosistem, bukan sekadar infrastruktur fisik.
“Ini bukan sekadar membangun kandang atau pabrik pakan lalu selesai. Ini model produksi terpadu.
“Mulai dari pembibitan Grand Parent Stock (GPS), pakan, vaksin, hingga Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan distribusi, semuanya terintegrasi dalam satu rantai pasok,” tegas Mahendra dalam keterangannya, Rabu, 18 Februari 2026.
Memutus Impor
Mahendra menyoroti urgensi proyek ini dalam membenahi tata niaga perunggasan nasional.
Data menunjukkan 63 persen produksi daging dan telur ayam masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kondisi itu, menurutnya, membuat pasokan rentan dan harga fluktuatif, diperparah dengan ketergantungan pada impor bibit GPS.
Dengan dimulainya fase pertama di enam lokasi strategis, Malang, Lampung Selatan, Bone, Paser, Gorontalo, dan Sumbawa, pemerintah dinilai sedang meletakkan dasar bagi kedaulatan protein.
“Ketika breeding center di luar Jawa ini beroperasi penuh, kita bicara soal tambahan produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun.
“Ini sinyal kuat bahwa Indonesia serius menekan impor bibit dan mewujudkan visi ‘Setiap Pulau Mandiri Protein’,” paparnya.
Danantara
Dalam pandangan Mahendra, keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara menjadi game changer.
Dengan kucuran dana yang terukur sebesar Rp20 triliun khusus untuk sektor ini, hambatan pendanaan yang kerap dialami BUMN pangan bisa teratasi.
Ia memuji struktur pelaksanaannya yang dinilai rapi tanpa tumpang tindih.
Danantara berfungsi sebagai penyokong dana, ID Food melalui PT Berdikari sebagai eksekutor operasional, sementara PTPN III dan SGN menyediakan lahan.
“Sinergi ini memastikan proyek berjalan cepat. Mandat teknis tetap di Kementan yang paham lapangan, tapi dukungan finansial dan aset datang dari konsolidasi BUMN yang solid,” jelas Mahendra.
Multiplier Effect
Salah satu poin krusial yang digarisbawahi Mahendra adalah dampak ekonomi (multiplier effect) bagi daerah lokasi proyek.
Ia memproyeksikan, dalam rentang 2026–2031, proyek ini berpotensi menyerap 1,46 juta tenaga kerja baru.
Mahendra mencontohkan Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan.
Kehadiran industri ini di Kebun Dekko SGN diprediksi menjadi lokomotif ekonomi baru yang mampu mendongkrak PDRB kabupaten hingga 2-3 persen.
Begitu pula di Paser, Kalimantan Timur, yang akan menjadi penyangga pangan IKN.
“Pendapatan peternak rakyat bisa terdongkrak signifikan karena ada kepastian pasar.
“RPHU yang dibangun akan menyerap hasil panen mereka, sehingga peternak tidak lagi dihantui jatuhnya harga saat panen raya,” ungkapnya.
Makan Bergizi Gratis
Di akhir keterangannya, Mahendra menegaskan korelasi erat antara hilirisasi ini dengan kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Target pemberian gizi untuk 82,9 juta penerima manfaat membutuhkan pasokan protein yang stabil dan murah.
“Teori ketahanan pangan FAO tentang ketersediaan dan akses terjawab di sini.
“Tanpa hilirisasi yang terintegrasi, target penurunan stunting dan kemiskinan struktural akan sulit dicapai. Ini adalah langkah nyata, bukan sekadar wacana,” pungkas Mahendra.
