Kirka – Sorotan publik terhadap lawatan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke Malaysia yang dituding menghabiskan anggaran hingga Rp1 miliar, dinilai perlu disikapi secara proporsional.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut langkah tersebut tidak bisa serta-merta dicap sebagai ajang plesiran semata.
Menurutnya, kehadiran pejabat dalam inaugural flight atau penerbangan perdana rute Lampung-Kuala Lumpur adalah bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang vital.
Mahendra menepis anggapan miring yang menyebut agenda tersebut sekadar pemborosan.
Ia menilai, narasi yang berkembang saat ini cenderung terjebak pada angka gelondongan tanpa membedah rincian pos anggarannya.
“Publik jangan terjebak generalisasi yang terburu-buru.
“Angka Rp1 miliar yang ribut dibahas itu harus diperjelas, apakah murni tiket perjalanan dinas atau sudah termasuk akumulasi biaya promosi pariwisata di sana,” tegas Mahendra dalam keterangannya, Jumat, 13 Februari 2026.
Investor
Lebih jauh, Mahendra menggarisbawahi bahwa dalam etika bisnis internasional, kehadiran fisik para pengambil kebijakan bukan sekadar seremonial.
Hal ini mengirimkan sinyal kuat berupa political will kepada pihak maskapai dan investor asing.
Tanpa adanya jaminan langsung dari pemerintah daerah terkait regulasi dan keamanan, investor seringkali ragu menanamkan modal atau membuka rute baru.
“Ini murni upaya jemput bola. Kalau kita diam saja menunggu, Lampung akan terus tertinggal di bawah bayang-bayang bandara besar di Jawa.
“Konektivitas udara itu katalis ekonomi, harus diperjuangkan lewat diplomasi langsung,” paparnya.
Belajar dari Tetangga
Mahendra pun membandingkan langkah Lampung dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Kedua daerah tersebut dinilai sukses mendatangkan devisa dari wisatawan mancanegara karena agresif melakukan promosi langsung ke negara tetangga saat pembukaan rute.
Ia meyakini, jika rute ini berhasil beroperasi rutin mulai Maret 2026, dampak ekonominya akan jauh lebih besar daripada biaya perjalanan yang dikeluarkan saat ini.
“Sumbar dan Sumut sudah lebih dulu merasakan manisnya devisa karena mereka berani agresif di awal,” tambah Mahendra.
Menanggapi isu miring soal dugaan penyimpangan, Mahendra meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, selama prosedur perjalanan dinas transparan dan output kinerjanya terukur, tudingan korupsi dinilai terlalu prematur.
“Anggap ini investasi. Ongkos hari ini adalah harga yang pantas untuk memangkas rantai logistik dan birokrasi yang selama ini menyulitkan warga Lampung,” pungkasnya.
