Menu
Precision, Actual & Factual

Tiga Bawahan Yunizar yang Disebut dalam Dakwaan

  • Bagikan
Kirka.co
Suasana Persidangan Korupsi Pajak Air Tanah, atas nama terdakwa Yunizar, yang Dilaksanakan pada Kamis 29 Juli 2021, Di PN Tipikor Tanjungkarang. Foto Eka Putra

KIRKAYunizar selaku terdakwa dalam perkara Korupsi Pajak Air Tanah pada BPPRD Kabupaten Lampung Tengah, didakwa telah melakukan korupsi dengan turut melibatkan beberapa bawahannya, yang turut tercantum dalam surat dakwaan dari Jaksa.

Beberapa nama yang disebut dalam dakwaan Jaksa diantaranya, Dedi Setiawan selaku Kepala Bidang Pajak II BPPRD Kabupaten Lampung Tengah, Achmad Heri Setiawan selaku Kasubid Perhitungan dan penetapan Pajak Daerah BPPRD Kabupaten Lampung Tengah, serta Aswan Noor selaku Operator Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Lampung Tengah.

Dalam persidangan di Kamis 29 Juli 2021 ini, Jaksa menjabarkan peranan ketiganya pada perkara Korupsi Pajak Air Tanah yang disetorkan oleh PT Great Giant Peneapple pada Triwulan III, IV di 2017 dan pada Triwulan I,II,III di 2018 tersebut.

Dedi Setiawan selaku Kabid Pajak II BPPRD bersama dengan saksi Achmad Heri Setiawan selaku Kasubid Perhitungan dan penetapan Pajak Daerah BPPRD diperintah oleh Yunizar selaku atasan keduanya untuk membuat dua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diketahui salah satunya palsu.

SKPD yang palsu ditujukan untuk mendapatkan selisih dari kewajiban pembayaran yang asli, yang nantinya disodorkan ke pihak PT GGP, yang selanjutnya sisa dari setoran pajak diberikan kepada Yunizar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ganda tersebut, dibuat oleh Dedi dan Achmad dengan meminta bantuan Aswan Noor, selaku operator SIPAD dan staf pada Bidang pajak 2 BPPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Didalam dakwaan Yunizar, disebutkan bahwa Dedi dan Achmad mulanya menolak memenuhi keinginan terdakwa, namun keduanya merasa takut lantaran terancam jabatan keduanya akan diisi oleh orang lain.

“Apabila kalian tidak mau mengikuti perintah saya, masih banyak orang yang mau bekerja dan menduduki jabatan kalian,” ucap Yunizar kepada Dedi dan Achmad, sesuai dengan kutipan yang ada dalam dakwaan Jaksa.

Akibat ulah kerjasama antar para oknum pegawai BPPRD Kabupaten Lampung Tengah Tersebut, negara dirugikan sebanyak total Rp983.042.204 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah).

Dengan rincian selisih yang terhitung di 2017 yakni, Rp309.892.168 (Tiga ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) pada triwulan III, Rp199.983.274 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) pada triwulan IV.

Sedang di 2018, terdapat selisih Rp106.379.772 (Seratus enam juta, tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) pada triwulan I, dan Rp138.304.522 (Seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Rp228.482.468 (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) pada triwulan II dan III.

  • Bagikan