Menu
Precision, Actual & Factual

Terdakwa Ida Laila Serahkan Aset Tanah, Jelang Pembacaan Tuntutan Pidana Pajak

  • Bagikan
Kasi Intel Kejari Tanggamus M. Rizka Saputra (Kemeja Putih Bergaris). Foto Istimewa

KIRKA.CO – Menjelang pembacaan tuntutannya dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, terdakwa perkara pengemplang pajak kopi Rp10 miliar menyerahkan dua sertifikat aset miliknya melalui penasihat hukumnya di gelaran sidang lanjutan Senin (03/05).

Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa Ida Laila, ditujukan untuk menutupi kerugian keuangan negara yang akan dibayarkan olehnya, yang akan dibacakan dalam tuntutan JPU pada gelaran sidang pekan depan yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

Dari penyerahan sertifikat aset yang dianggap sebagai itikad baik terdakwa tersebut, pihak Kejari Tanggamus melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Rizka Saputra menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menghitung dan mengkonversi ke nilai rupiah, guna mengetahui sisa kerugian negara yang akan dibayarkan oleh Ida Laila.

“Terdakwa diwakili penasihat hukumnya menitipkan 2 buah sertifikat tanah milik, ini kami anggap sebagai itikad baik terdakwa guna menutupi denda yg muncul atas kerugian pendapatan negara,” ujar Rizka melalui pesan whatsapp (03/05).

“Atas dasar tersebut, sertifikat itu harus kami konversi dulu ke rupiah melalui aprasial guna mengetahui harga atas sertifikat tersebut,” sambungnya

Diketahui proses persidangannya sendiri telah digelar sebanyak enam kali, dan sebanyak dua kali persidangan lanjutan dengan jadwal pembacaan tuntutan JPU harus ditunda, dan dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada senin pekan depan (10/05).

Ida Laila sendiri pada perkara ini merupakan seorang yang berstatus sebagai Ketua sekaligus pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB,red) Rendingan sebagai wajib pajak dengan NPWP 03.296.621.0-325.000, ia diseret ke meja hijau lantaran disangkakan dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN 10% setelah melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa pajak terutang masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 dari sejumlah transaksi penjualan biji kopi kepada PT. Nestle Indonesia, PT. LCD Trading, PT. Torabika Eka Semesta dan PT. Olam Indonesia.

Dimana berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara atas Kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh KUB Rendingan dengan NPWP 03.296.621.0-325.000 dengan Terdakwa Ida Laila tanggal 19 Oktober 2020 telah ditemukan Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp10.067.042.188,- (Sepuluh miliar enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pada persidangan perdananya, Ida Laila didakwa oleh JPU telah melanggar Pasal 2, Pasal 3 Jo. 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Juncto Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan menjadi Undang-undang.

 

Eka Putra

  • Bagikan