Menu
Precision, Actual & Factual

MAKI Puas Atas Kinerja KPK Di Perkara Lampung Tengah

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 15 April 2021. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Meski agenda persidangan yang ke-16 tidak terselenggara, MAKI tetap memberikan apresiasi dan mengaku telah puas atas kinerja KPK.

Agenda sidang tersebut menyangkut permintaan keterangan 5 orang saksi yang akan diperiksa secara konfrontir.

Agenda tadi diketahui tertuang dalam proses persidangan perkara korupsi Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 Mustafa.

Sebelumnya hakim dalam surat penetapan menyatakan untuk memerintahkan KPK untuk menghadirkan 5 orang saksi ke hadapan majelis hakim.

Pasca perintah itu ditujukan kepada KPK, lembaga antirasuah itu menyatakan bahwa telah mengirimkan surat panggilan untuk hadir di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 27 Mei 2021.

Surat panggilan ditujukan KPK kepada Vice President PT SGC Lee Purwati Couhault; Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim; Midi Iswanto; Khaidir Bujung; dan Slamet Anwar.

Tapi dalam perjalanannya, 2 orang tidak hadir tanpa keterangan. Yakni Lee Purwati dan Chusnunia atau yang tenar dipanggil Nunik.

Dari peristiwa itu, agenda sidang yang dijadwalkan tidak terlaksana sesuai rencana.

Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pelaksanaan perintah hakim tersebut telah dilakukan KPK secara maksimal. Klaim dari MAKI ini terlontar berdasarkan beberapa hal.

“KPK sudah maksimal. Selain dari surat resmi, penetapan hakim telah diberitakan oleh media massa secara masif, artinya keduanya pasti sudah tahu jika dipanggil hakim.

Jika beritikad baik dan menghormati hukum maka keduanya pasti hadir. Dengan demikian ketidakhadiran keduanya bukan kesalahan KPK,” jelas Boyamin dalam keterangannya kepada KIRKA.CO, Kamis malam, 27 Mei 2021.

Ia menyebut bahwa Lee Purwati dan Nunik tidak patuh atas penetapan tersebut. Ucapan Boyamin ini memiliki korelasi dengan faktor pengiriman surat yang dilakukan KPK dan pemberitaan di media massa.

“Dan semata-mata, faktor kedua orang tersebut yang memang sengaja tidak ingin hadir,” ujar Boyamin.

“Dengan tidak hadir, maka keduanya dikategorikan tidak menghormati proses hukum,” timpalnya.

Penegasan atas kategori yang disematkan Boyamin kepada Lee Purwati dan Nunik didasarkan atas tidak adanya tambahan keterangan tentang alasan kenapa tak hadir ke ruang sidang.

“Setidaknya, jika menghormati hukum, maka setidaknya berkirim surat kepada hakim akan alasan tidak hadir,” terangnya.

KPK lagi-lagi bagi Boyamin telah maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Tolak ukur kinerja maksimal yang ia maksud turut diterangkannya.

“Terbukti pengiriman surat ditujukan kepada beberapa lokasi untuk satu saksi dengan sistem pengecekan untuk memastikan surat sudah sampai kepada pihak bersangkutan meskipun kepada staf atau orang dekatnya,” ujarnya.

Selama memantau proses persidangan tersebut, Boyamin kekeuh menyatakan hakim telah bersikap progresif. Sementara di sisi lain, KPK dianggapnya bersikap standar-standar saja.

  • Bagikan