Menu
Precision, Actual & Factual

Kolusi & Nepotisme Anjungan Way Kanan akan Berlabuh di Kejati Lampung 

  • Bagikan
Suadi Romli dan Anjungan Way Kanan. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Proses pembangunan Anjungan Pemkab Way Kanan di Komplek Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung belakangan menjadi perdebatan.

Muncul dugaan kolusi dan nepotisme atas pengerjaan gedung yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat saat perhelatan Lampung Fair 2019 berlangsung.

Karena dugaan tersebut, sejumlah pihak mendesak agar lembaga penegak hukum mau untuk melakukan penyelidikan atas Anjungan Pemkab Way Kanan itu.

Kendati demikian, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berharap pula ada pelaporan secara resmi dari masyarakat terkait hal tersebut.

Ketua DPP Pematank Lampung Suadi Romli setidaknya tercatat sebagai salah satu pihak yang menyuarakan indikasi kolusi dan nepotisme tersebut.

Saat dimintai komentarnya, Senin, 3 Mei 2021, Romli mengatakan bahwa sejak awal ia sudah mengetahui konsekuensi dari kritikannya tersebut.

Sehingga ia tidak heran bila kemudian ada dorongan untuk membuat laporan atau aduan secara resmi ke lembaga penegak hukum.

Romli bahkan telah menyiapkan laporan yang diminta oleh Kejati Lampung. Penyiapan laporan itu meliputi pelengkapan bukti-bukti atas indikasi yang dimaksud di awal.

Bahkan menurut dia, bukti-bukti yang ia kumpuli atau ia miliki saat ini cukup berpotensi untuk mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi.

“DPP Pematank akan melaporkan dugaan kolusi dan nepotisme Anjungan Way Kanan dan beberapa paket pekerjaan proyek DAK di Way Kanan ke Kejati Lampung dan tembusan pada  KPK agar proses di Kejati sejak awal dikawal KPK. Insha Allah pasca lebaran Idul Fitri 1442 agar waktu lebih luang dan menepis anggapan negatif yang sudah muncul di medsos seolah DPP Pematank dan KIRKA.CO sedang cari THR di Way Kanan,” tegas Romli.

Menurut dia, bila sudah terdapat dugaan kolusi dan nepotisme maka dengan sendirinya akan berdampak pada dugaan korupsi.

Meski begitu, ia tak ingin dicap mendahului proses penegakan hukum. Ia menyatakn cukup mempercayakan segala proses penegakan hukum ke pihak berwenang kendati kadang menyisakan rasa kecewa.

 

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan