Menu
Precision, Actual & Factual

DPRD Enggan Komentar Soal LP Suku Cadang Randis di Kejati Lampung

  • Bagikan
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Way Kanan. Foto Istimewa

KIRKA.COWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Way Kanan enggan berkomentar banyak terkait adanya laporan dugaan Korupsi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Way Kanan dalam anggaran kegiatan belanja suku cadang kendaraan dinas ke Kejati Lampung.

Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Setda Way Kanan tahun Anggaran 2019 nilai anggaran tersebut sebesar Rp2.050 miliar.

“Sudah cukup,” kata Wakil Ketua DPRD Way Kanan, Selasa (04/05).

Alasan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini enggan berkomentar banyak karena persoalan ini sudah ada di aparatur penegak hukum. “Kan sudah di penegak hukum,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi  (Kejati)  Lampung telah menerima aduan terkait dugaan Korupsi pada Sekretariat Daerah  (Setda)
Kabupaten Way Kanan dalam anggaran kegiatan belanja suku cadang kendaraan dinas, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Setda Way Kanan tahun Anggaran 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp2.050 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum 
(Kasipenkum) Kejati Lampung, Andrie W. Setiawan membenarkan adanya aduan masyarakat yang didaftarkan ke Kejati Lampung pada Jumat kemarin (30/04), terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Aduan masyarakat yang telah diterima tersebut saat ini tengah diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak Kejati Lampung, untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakannya guna dikategorikan sebagai laporan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk diambilkan langkah hukum.

“Benar pada Jumat 30 April kemarin, kami telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan sekretariat daerah kabupaten way kanan, aduan tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi layak atau tidaknya untuk menjadi sebuah laporan yang nantinya akan ditindaklanjuti Kejati Lampung,” ungkap Andrie.

 

Arif Wiryatama

  • Bagikan