Kirka – Genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat bertengger di angka 68,3 persen, diiringi kepuasan kinerja secara umum sebesar 60,4 persen.
Kendati mengantongi modal legitimasi politik yang kuat, jajaran kabinet menghadapi tuntutan mendesak dari masyarakat bawah terkait pemulihan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.
Potret dua tahun perjalanan pemerintah terekam dalam jajak pendapat nasional Piramida Research & Consulting yang berlangsung pada 20 September hingga 5 Oktober 2026.
Melalui wawancara terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi, aspirasi publik memperlihatkan bahwa sektor perbaikan ekonomi menempati urutan teratas daftar persoalan paling mendesak untuk segera dibereskan pada tahun ketiga pemerintahan, yakni sebesar 23,8 persen.
Selain urusan daya beli dan ekonomi rumah tangga, masyarakat turut menuntut pembenahan di bidang pendidikan sebesar 16,5 persen, penyediaan lapangan pekerjaan 15,9 persen, serta penegakan hukum di angka 15,3 persen.
Direktur Program Piramida Research & Consulting, Imad Aziz, menjelaskan bahwa tingginya kepercayaan warga merupakan bentuk titipan mandat besar agar pemerintah berfokus menuntaskan persoalan pokok di tingkat akar rumput.
“Masyarakat seolah menitipkan pesan, ‘Pak Presiden, kami percaya, tapi tolong harga pangan dan lapangan kerja segera beres!’
“Jika tidak segera diantisipasi, kepuasan publik dikhawatirkan bisa merosot tajam,” ujar Imad Aziz dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2026.
Rapor Program Prioritas dan Kepuasan Kinerja Kabinet
Tuntutan pembenahan ekonomi berjalan beriringan dengan apresiasi warga terhadap sejumlah program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar.
Layanan Kesehatan Berkualitas dan Cek Kesehatan Gratis menjadi program paling disukai masyarakat dengan tingkat persetujuan mencapai 81,4 persen, disusul program Pendidikan Bermutu sebesar 73,4 persen, serta Pembangunan 3 Juta Rumah di angka 73,3 persen.
Sementara untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 54,6 persen responden menyatakan setuju, berbanding dengan 38,6 persen suara yang menyatakan ketidaksetujuan.
Adapun agenda strategis lain seperti ketahanan energi, pencetakan sawah baru, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih rata-rata mengantongi persetujuan mayoritas warga pada kisaran 49 persen hingga 66 persen.
Keberhasilan eksekusi program di lapangan turut menentukan rapor kepuasan publik terhadap para pembantu presiden di kabinet.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tercatat menempati peringkat tertinggi kinerja menteri dengan kepuasan mencapai 86,2 persen, mengungguli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di posisi kedua dengan 85,4 persen, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar yang meraih 84,3 persen.
Menurut Imad, posisi puncak yang ditempati Menteri Pertanian berbanding lurus dengan demografi responden yang didominasi warga pedesaan serta kelompok pekerja.
Capaian kerja di sektor pertanian sekaligus menjadi pengingat bagi pejabat negara agar lebih mengutamakan dampak kebijakan ketimbang sekadar membangun citra di dunia maya.
“Bukti kepuasan pada kinerja Mentan Amran jadi tamparan keras bagi politisi yang gila likes di medsos.
“Publik kita, di mana 50,2% adalah warga pedesaan dan kelas buruh, sangat peduli pada hasil nyata.
“Pak Amran mungkin tidak joget di TikTok, tapi program swasembada dan pupuk subsidi langsung terasa di sawah.
“Menteri yang sibuk bikin konten tapi kinerjanya jeblok harus belajar, publik itu butuh makan, bukan konten viral,” tegas Imad.
Beralih ke jajaran wakil menteri, tingkat kepuasan publik tertinggi diraih oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dengan perolehan 82,6 persen.
Tepat di bawahnya menyusul Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagus Oka sebesar 82,1 persen, diikuti Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang mencatatkan angka kepuasan 80,3 persen.
Kepercayaan Lembaga Negara dan Peta Elektabilitas Partai
Apresiasi positif terhadap kinerja eksekutif turut tercermin pada tingginya kepercayaan warga terhadap institusi negara.
Lembaga Kepresidenan memuncaki daftar kepercayaan publik di angka 92,1 persen, disusul Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 87,3 persen, Kejaksaan Agung 83,2 persen, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang meraih 81,6 persen.
Pada urutan selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh kepercayaan masyarakat sebesar 75,5 persen, berada di atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan 71,4 persen, serta institusi partai politik di angka 70,8 persen.
Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) berada di urutan berikutnya dengan tingkat kepercayaan sebesar 59,7 persen.
Sejalan dengan kuatnya wibawa Lembaga Kepresidenan, peta dukungan terhadap partai politik menjelang tahun ketiga pemerintahan masih dipimpin oleh Partai Gerindra dengan elektabilitas 21,0 persen.
PDI Perjuangan membayangi di posisi kedua melalui perolehan 13,6 persen, diikuti Partai Golkar sebesar 8,6 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di angka 8,2 persen.
Persaingan papan tengah dihuni oleh Partai Demokrat dengan keterpilihan 6,4 persen, Partai NasDem 4,6 persen, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 4,2 persen, sedangkan deretan partai politik lainnya masih berada di bawah angka 4 persen.
Modal dukungan politik maupun tingkat kepercayaan institusional yang stabil menuntut pembuktian nyata dari pemerintah guna memastikan stabilitas harga pangan serta pembukaan lapangan kerja benar-benar terealisasi di tengah masyarakat.
