Kirka – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Lampung bersiap memperluas ekosistem pembayaran digital secara masif.
Dalam waktu dekat, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ditargetkan mampu melayani pembayaran tiket transportasi publik, biaya pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos).
Rencana perluasan layanan publik berbasis digital terdorong oleh tingginya perputaran uang elektronik di wilayah Bumi Ruwa Jurai.
Sepanjang Januari hingga April 2026, akumulasi nilai transaksi nontunai masyarakat telah menembus angka Rp1,87 triliun.
Catatan impresif datang dari 22,4 juta kali aktivitas pembayaran melalui ponsel pintar.
Kesuksesan penetrasi teknologi juga terlihat langsung dari jumlah pelaku usaha yang bergabung.
Tercatat ada 889 ribu merchant dari berbagai tingkatan bisnis, mulai dari pusat perbelanjaan modern sampai pedagang pasar tradisional, yang telah menyediakan papan pindai barcode.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyebut lonjakan volume dan nominal transaksi menjadi indikator positif bagi daya saing daerah.
Tren kebiasaan baru memindai kode saat berbelanja membuktikan terbangunnya rasa percaya publik terhadap keamanan sistem keuangan virtual.
“Capaian pemanfaatan teknologi mencerminkan tingginya penerimaan masyarakat terhadap instrumen digital.
“Sekaligus mengonfirmasi bahwa fondasi ekonomi modern di Lampung semakin menguat,” jelas Bimo di Bandarlampung, dilansir pada Jumat, 18 Juni 2026.
Transformasi gaya belanja dengan perlahan meninggalkan uang tunai sekarang bukan sebatas gaya hidup perkotaan.
Kebijakan otoritas moneter untuk mengintegrasikan sistem pembayaran langsung ke sektor strategis seperti program jaring pengaman sosial, diproyeksikan bakal meningkatkan transparansi distribusi dana bantuan serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang jauh lebih efisien.
