KIRKA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan adanya rencana penambahan Penyertaan Modal Negara atau PMN dalam bentuk tunai dan nontunai untuk sejumlah BUMN di Tahun 2023 dan 2024.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada 12 September 2023.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan pada 13 September 2023, informasi rinci tentang penambahan PMN dalam bentuk tunai dan nontunai untuk sejumlah BUMN yang bertambah di Tahun 2023 dan Tahun 2024 itu dibeberkan.
”Menkeu menyampaikan, pada Tahun 2023 direncanakan ada penambahan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp 42,8 triliun untuk 5 BUMN; tunai dalam bentuk cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 4,5 triliun untuk 3 BUMN; nontunai dalam bentuk konversi piutang APBN 2023 sebesar Rp 3 triliun untuk 2 BUMN; dan nontunai berupa BMN kepada 5 BUMN.
Sementara itu, pada Tahun 2024 direncanakan terdapat 3 BUMN penerima PMN yang akan dicairkan di awal Triwulan I 2024 dan nantinya akan masuk dalam RUU APBN TA 2024.
Secara detail, PMN tunai di APBN Tahun 2023 akan diberikan kepada 5 BUMN yaitu PT Hutama Karya (Rp 28,84 triliun), PT Perusahaan Listrik Negara (Rp 10 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp 1,53 triliun), PT Len Industri (Rp 1,75 triliun) dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (Rp 659,19 miliar).
Hutama Karya Tahun 2023 ini kembali mendapatkan PMN yang signifikan yaitu Rp 28,884 triliun.
Baca juga:
PMN ini sekarang dikaitkan dengan kontrak bagi BUMN PT Hutama Karya menyelesaikan Jalan Tol Sumatera Tahap I dan Tahap II untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR pada Selasa, 12 September 2023 kemarin.
Sri Mulyani memaparkan, PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi akan direncanakan sebesar Rp 4,514 triliun dan diberikan kepada 3 BUMN yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, dan PT Bina Karya.
Adapun PMN nontunai melalui konversi piutang APBN Tahun 2023 diberikan kepada 2 BUMN yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp 2,56 triliun dan PT Len Industri sebesar Rp 456,25 miliar.
Ia menambahkan bahwa PMN nontunai dalam bentuk Barang Milik Negara atau BMN diberikan untuk 5 BUMN.
Antara lain PT Brantas Abipraya, PT ASDP Indonesia Ferry, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Sejahtera Eka Graha, dan PT Pertamina.
Sementara itu, terkait PMN untuk BUMN dalam APBN Tahun 2024 mendatang, Kementerian Keuangan akan melakukan pencairannya pada awal tahun, tepatnya pada Triwulan I 2024.
“Di dalam RUU APBN 2024 yang telah disampaikan oleh bapak Presiden dalam rapat Panja Asumsi Dasar dan Pendapatan Defisit serta Pembiayaan yang telah dibahas dalam Banggar, kita menyebutkan PMN pada 3 BUMN yang akan dicairkan pada awal Tahun 2024 atau Triwulan I 2024,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga:
Ia juga menyebut bahwa pencairan PMN untuk sejumlah BUMN di awal tahun tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan 3 BUMN.
“Maka kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan Komisi XI karena timing dari PMN ini juga menentukan dari kesehatan dari BUMN BUMN tersebut,” terangnya.
BUMN yang dimaksud itu ialah PT Hutama Karya dengan PMN sebesar Rp18,6 triliun.
Dia mengungkapkan bahwa PMN tersebut diberikan karena PT Hutama Karya menjadi BUMN utama yang melakukan penyelesaian Jalan Tol Sumatera Tahap I dan proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Tol Kayuagung-Palembang-Betung.
“Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek, akan makin akuntabal sehingga tidak memasukkan PMN namun kemudian dia masuk di neraca tanpa ada kaitannya dengan proyek mana yang harus diselesaikan,” tandasnya.
Kemudian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia juga dinyatakan bakal mendapatkan PMN sebesar Rp 3,556 triliun.
Hal itu dimaksudkan untuk penguatan IFG Life dan penyelesaian pengalihan dari polis-polis yang sudah direstrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.
Baca juga:
BUMN terakhir ialah PT Wijaya Karya. Usulan PMN Tahun 2024 yang diberikan kepada PT Wijaya Karya diketahui sebesar Rp 6 triliun dalam rangka penguatan struktur modal untuk mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan.
“Jadi kita tetap walaupun melakukan PMN tetap ada ear mark-nya untuk proyek apa, tidak masuk di dalam neraca apalagi kalau BUMN ini sekarang masih di dalam proses restrukturisasi sehingga make sure bahwa PMN tidak hilang atau terdilusi dengan berbagai masalah keuangan dari BUMN tersebut,” terusnya.
