KIRKA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kecam pernyataan Penjabat Bupati Tulang Bawang terkait tambang pasir laut di Kuala Teladas.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung, Edi Santoso, menyesalkan pernyataan Penjabat Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, dalam tayangan wawancara di salah satu televisi swasta nasional.
“Dia mengatakan bahwa aktivitas penambangan pasir laut tidak berdampak signifikan terhadap nelayan dan kerusakan lingkungan. Ini pernyataan sesat,” ujar Edi di Bandar Lampung, Kamis (8/6/2023).
Menurut Walhi Lampung, Penjabat Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, tidak memahami persoalan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat pesisir atas aktivitas tambang pasir laut di wilayahnya selama bertahun-tahun.
“Padahal permasalahan itu sudah lama terjadi, dan masyarakat sudah meneriakkan permasalahan-permasalahan itu,” kata Edi.
Dia menilai ketidaktahuan kepala daerah atas permasalahan yang dihadapi warganya adalah upaya pembiaran dan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tambang pasir laut.
“Pemerintah itu harus serius. Tetapi, karena ini baru menjabat sebagai penjabat kepala daerah, mungkin masih banyak hal-hal yang belum diketahui,” pungkas Edi.
Baca Juga: Chusnunia Chalim Ingatkan Nukman dan Qodratul Ikhwan
Untuk diketahui, Qudrotul Ikhwan dilantik sebagai Penjabat Bupati Tulang Bawang oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada Minggu, 18 Desember 2022.
Pernyataan Penjabat Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, dikecam Walhi Lampung dan nelayan Kuala Teladas.
Dalam tayangan wawancara di televisi swasta nasional “Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Nelayan Bisa Apa?” Qudrotul Ikhwan menyampaikan pertambangan pasir laut tidak menggangu nelayan secara signifikan.
“Untuk aktivitas pertambangan ini, kalau dikatakan tidak menggangu, tidak mungkinlah ya. Tapi, kalau mengganggu secara signifikan, enggak juga,” ujar Ikhwan.
Namun, pada pernyataan selanjutnya, Ikhwan mengaku selalu ada keluhan masyarakat yang cukup signifikan atas dampak kerusakan lingkungan di pesisir Kuala Teladas.
Untuk itu, Walhi kecam pernyataan Penjabat Bupati Tulang Bawang.
Bahkan nelayan Kuala Teladas, Sukardi, juga turut mengecam pernyataan tersebut.
Sukardi hadir dalam acara Diskusi Publik “PP 26/2023 Ancaman Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Pesisir” di Bandar Lampung, Selasa (6/6/2023).
“Bagaimana Penjabat Bupati Tulang Bawang bisa memberikan pernyataan aktivitas ini tidak memberikan dampak signifikan. Sementara, mereka tidak pernah survei ke lapangan,” kata Sukardi.
Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Bikin Bingung Semua Pihak
Semestinya, lanjut Sukardi, penjabat bupati turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat kampung Kuala Teladas.
“Dulu, pernah dari Komisi III DPRD Tulang Bawang turun ke lapangan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas tambang ini. Tapi, tidak ada tindak lanjutnya. Sampai hari ini belum ada solusi,” ujar dia.
Sukardi sangat menyesalkan pernyataan Penjabat Bupati Tulang Bawang yang dinilai tidak memahami kondisi riil nelayan.
“Menurut saya, mereka tidak mengerti tentang dampak yang dialami nelayan,” ujar dia.
Sukardi kemudian menuturkan peristiwa intimidasi yang dialaminya bersama rekannya saat menolak tambang pasir laut yang berkedok program penyediaan alur pelayaran muara sungai Tulang Bawang.
“Kami mendapatkan surat permintaan klarifikasi dan ancaman-ancaman. Saya sendiri tiga kali mendapatkan ancaman,” kata dia.
Sukardi dan kawan-kawannya menerima ancaman pembunuhan dari orang tidak dikenal lewat pesan WhatsApp.
“Apabila saya tidak berhenti melakukan aksi perlawanan ini, maka keselamatan jiwa saya tidak dijamin. Akan dibunuh bahasanya,” ujar dia.
Mereka pun melaporkan peristiwa pengancaman tersebut kepada pihak kepolisian setempat.
“Kami sampaikan kepada Polres, cuma Polres mengatakan jangan dilayani. Tolong kondisikan sama teman-teman di bawah, jangan terlalu ditanggapi,” kata Sukardi.
