KIRKA – Akademisi Universitas Lampung, Darmawan Purba, menilai KPU perlu menjelaskan kenaikan anggaran Pilgub Lampung 2024 kepada publik untuk mencegah misinformasi.
Baca Juga : Arinal Djunaidi Diprediksi Bakal Kalah Jika Pilgub Lampung di gelar hari ini
“KPU dan Bawaslu diseminasi lah kepada masyarakat karena pertanyaan ini bolak-balik dipertanyakan oleh publik,” kata dia ketika dihubungi pada Rabu, 22 Juni 2022, malam.
Semangat menata pemilu dan pemilihan oleh pemerintah pada Pilkada Nasional 2024, salah satunya ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran.
“Wajar kalau masyarakat bertanya-tanya dengan spirit efisiensi dan efektivitas anggaran, ternyata anggarannya justru meningkat sangat tajam,” ujar dia.
Publik harus mendapatkan kejelasan terkait kebutuhan anggaran Pilgub Lampung 2024 yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Dimulai dari evaluasi pelaksanaan pilkada sebelumnya, pengalokasian anggaran, hingga distribusi anggaran penyelenggara di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota.
“Asumsi-asumsi kenaikannya seperti apa? Anggarannya kan satu paket. Pemilihan gubernur, bupati/wali kota, itu kan berbarengan,” jelas Darmawan Purba.
Menurut dia, beban kerja penyelenggara pada pemilihan serentak 27 November 2024 tidak seberat mengelola pilpres, pileg, dan pemilihan DPD pada 14 Februari 2024.
“Artinya efisiensi anggaran masih sangat dimungkinkan. Kebutuhan anggaran dari Rp681 miliar menjadi Rp313 miliar lewat cost sharing, itu bukan efisiensi namanya, tapi membagikan beban anggaran kepada kabupaten/kota,” kata dia.
“Cost sharing itu seharusnya dibahasakan sebagai beban bersama,” tegas Darmawan.
Dia berharap konsekuensi kenaikan anggaran Pilgub Lampung 2024 bisa sejalan dengan peningkatan kualitas pemilu ke depannya.
