Menu
Precision, Actual & Factual

Pro-Kontra Pendapat DPRD Lampung Soal Eksekusi Lahan di Way Huwi

  • Bagikan
Ketua Komisi I Yozi Rizal dan Ketua Komisi II Wahrul Fauzi Silalahi DPRD Lampung. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Eksekusi pengosongan lahan ditempati sejumlah warga di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin (19/04) memunculkan perbedaan pendapat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung.

Pendapat dari wakil rakyat itu ada yang mendukung dan menyayangkan atas tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Pemprov Lampung tersebut.

Misalnya saja, Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal mendukung langkah Pemprov dalam mengamankan aset-aset daerah.

“Saya mendukung langkah Pemprov Lampung untuk mengamankan aset-aset,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal, Rabu (21/04).

Eksekusi lahan itu, menurut dia, tentunya akan ada diperuntukan oleh Pemprov Lampung. Saat disinggung untuk peruntukan apa, Ketua Komisi I ini mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu untuk apa peruntukannya. Kalau itu teknis lah,” ungkap Kader Partai Demokrat ini.

Ia berharap persoalan ini bisa selesai secara proporsional. “Silahkan masyarakat mengajukan gugatan ke PN Kalianda Lampung Selatan. Disana nanti kan ada tanya jawab. Yang penting kita berharap masalah ini bisa selesai secara proporsional,” ucap Yozi Rizal.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Dapil Lampung Selatan yang juga Ketua Komisi II DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi menyayangkan sikap pemprov Lampung tersebut.

“Kita sangat menyayangkan upaya yang dilakukan oleh Pemprov Lampung. Karena menurut kita dialognya kurang,” kata Wahrul.

Semestinya, kata eks Direktur LBH Bandar Lampung ini, pemerintah provinsi Lampung bisa mengedepankan proses musyawarah dan dialog ke masyarakat.

“Bahwa prinsip tanah itu secara alas hak kepemilikan milik Pemprov, tetapi tentunya mereka warga kita. Maka proses kemanusiaan dan kemufakatan perlu dilakukan, tidak boleh langsung gusur aja,” jelas Ketua DPD Partai NasDem Lampung Selatan ini.

“Saya juga baru dengar kalau itu sudah ada upaya dilakukan gugatan hukum, maka sebaiknya adalah kita sebagai negara hukum dan selaku pemerintahan juga harus menghormati proses penegakan hukumnya dulu. Karena mereka juga lagi menempuh upaya itu, maka harus kita hormati dulu,” ungkap Wahrul Fauzi Silalahi yang pernah menjadi narasumber di Mata Najwa tersebut.

Sebagai wakil rakyat tingkat Provinsi dari dapil II yang meliputi Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) ini bakal mengunjungi masyarakat yang lahannya telah dieksekusi tersebut.

“Secepatnya saya akan berkunjung ke masyarakat sana. Insya Allah sore ini atau besok kita akan kesana,” pungkas Wahrul Fauzi Silalahi.

 

Arif Wiryatama

  • Bagikan