KIRKA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan untuk aktif mengawal empat program strategis nasional Kementerian ATR BPN.
Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Idham Chalid, Kamis (31/7/2025), Menteri Nusron menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pertanahan dan penataan ruang sangat bergantung pada sinergi pusat-daerah.
“Kami punya empat program utama: layanan pertanahan, reforma agraria, pengadaan tanah untuk PSN, dan layanan tata ruang. Semua ini butuh dukungan daerah,” tegasnya.
Ia mencontohkan, sertipikat tanah tidak bisa terbit tanpa surat keterangan dari desa atau kelurahan. “Kalau datanya salah, hasilnya juga pasti salah,” ujarnya.
Di Kalimantan Selatan, tercatat 1,6 juta hektare kawasan hutan dan 2,05 juta hektare APL, sebagian besar belum terpetakan dan belum bersertipikat. Nusron menilai kondisi ini sebagai tantangan bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
“Ini PR kolektif. Kita tidak bisa kerja sendiri,” tutupnya.
Rakor ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Kanwil BPN Kalsel Abdul Azis, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalsel.
