Menu
Precision, Actual & Factual

Kejati Lampung Minta Maaf Bila Publik Tak Disuguhi Informasi Terbaru di Website Resminya

  • Bagikan
Kirka.co
Kantor Kejati Lampung. Foto Eka Putra

KIRKA – Kejaksaan Tinggi Lampung menyampaikan permohonan maaf apabila publik tidak mendapat informasi terbaru terkait penanganan produk hukum yang berkenaan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu diutarakan Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Pidana Khusus Rolando Ritonga.

“Kami mohon maaf kalau misalnya informasi penanganan perkara di Pidana Khusus masih kurang lengkap. Ini kami coba lagi perbaiki, mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan informasi yang prudent dan lebih terbuka,” ucap Rolando.

Ungkapan permohonan maaf itu mengemuka dalam sesi tanya jawab dengan sejumlah jurnalis yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada Jumat, 16 Juli 2021 kemarin.

Persoalannya adalah, pengelolaan penyebaran informasi pada website resmi Kejati Lampung belum dijalankan secara progresif.

Dalam website resmi itu, update informasi terbaru terkait hasil kinerja Kejati Lampung di bidang Pidana Khusus belum terlaksana dengan maksimal.

Dari apa yang tertera pada website resmi ini, Kejaksaan Tinggi Lampung ketahuan belum mencantumkan data terbaru terkait penanganan perkara korupsi sebagai bagian dari hasil kinerjanya.

Bukan hanya belum memperbaharui data dengan menambahkan hasil kinerjanya, Kejaksaan Tinggi Lampung juga tidak mencantumkan keterangan tentang hasil akhir atau terbaru di perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Arinal Djunaidi kala menjabat sebagai Sekdaprov Lampung.

Informasi perkara tersebut semestinya diperbahuri dengan menerakan keterangan bahwa, berkas kasus itu kini telah dilimpahkan penanganannya kepada APIP.

Hal tersebut logis dilakukan, mengingat penanganan perkara tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan meski akhirnya penyidik berpendapat bahwa tidak menemukan adanya perbuatan pidana.

Di sisi lain, Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan menerangkan bahwa terdapat batas-batas yang diatur Undang-undang terkait peneraan informasi kepada publik khususnya terkait penanganan perkara.

Apabila penanganan perkaranya masih dalam tahap penyelidikan, Kejaksaan Tinggi Lampung dibatasi oleh UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan informasi kepada publik.

Kendati berkas penanganan perkaranya telah masuk dalam tahap penyidikan sekalipun, tambah Andrie, pihaknya juga tidak serta merta membeberkan secara detail apabila berkenaan dengan teknis kerja atau strategi penyidik.

  • Bagikan