Kirka – Drama memilukan siswa sekolah yang harus bertaruh nyawa menyeberang sungai menggunakan getek di Desa Kali Pasir, Lampung Timur, resmi berakhir.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil alih total proyek jembatan yang sempat mangkrak akibat sengketa hukum tersebut.
Langkah taktis ini dinilai Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, sebagai preseden penting dalam tata kelola infrastruktur nasional.
Intervensi langsung Presiden Prabowo Subianto dianggap berhasil memangkas birokrasi daerah yang kerap lamban.
Menteri PU Dody Hanggodo yang turun ke lokasi pada Kamis, 5 Februari 2026 menegaskan, kehadirannya bukan sekadar tinjauan rutin, melainkan eksekusi mandat Istana.
Video viral perjuangan anak-anak desa tersebut ternyata sampai ke meja Presiden dan memicu reaksi emosional yang kuat.
Ego Sektoral
Mahendra Utama menyoroti fenomena itu sebagai titik balik pola hubungan Pusat dan Daerah.
Menurutnya, hambatan klasik pembangunan di level kabupaten sering kali terjebak dalam masalah teknis dan keterbatasan fiskal yang berlarut-larut.
“Selama ini publik disuguhi pola lama yang membosankan. Kabupaten mengeluh defisit anggaran, Provinsi buang badan karena merasa bukan kewenangan, dan Pusat sekadar menunggu laporan.
“Terjadi aksi saling lempar tanggung jawab,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Jumat, 6 Februari 2026.
Namun, kasus Lampung Timur menyajikan skenario berbeda.
Mahendra menyebut istilah Top Down Responsiveness bekerja efektif di sini.
Kehendak politik (political will) dari pucuk pimpinan nasional mampu memaksa semua elemen birokrasi bekerja dalam satu frekuensi.
“Rantai birokrasi yang macet itu diputus. Kementerian PU masuk dengan anggaran dan teknologi.
“Sementara Bupati Ella Siti Nuryamah dan Pemprov Lampung mengurus pembebasan lahan. Tidak ada lagi ego sektoral, semua fokus pada solusi,” tegasnya.
Kolaborasi dari Istana
Dalam peninjauannya, Menteri PU Dody Hanggodo secara terbuka menyampaikan pesan Presiden.
Ia menyebut Prabowo tidak ingin melihat rakyatnya kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan hanya karena infrastruktur yang buruk.
“Pak Presiden itu mudah tersentuh, beliau menangis melihat kondisi rakyatnya susah.
“Tugas saya sebagai pembantu presiden memastikan beliau tidak menangis lagi karena masalah seperti ini,” ucap Dody.
Tak hanya membangun jembatan permanen, Kementerian PU juga akan menangani normalisasi sungai dan perbaikan tanggul untuk mencegah sedimentasi jangka panjang.
Taktis TNI dan Harapan
Sebagai langkah darurat, TNI AD melalui Kodim Lampung Timur dikerahkan membangun jembatan sementara (Jembatan Merah Putih).
Prioritas utama adalah memastikan para siswa tidak lagi menggunakan getek kayu yang berbahaya sembari menunggu konstruksi permanen rampung.
Mahendra Utama pun berharap kolaborasi cair antara Prabowo, Gubernur, dan Bupati di Lampung Timur ini menjadi standar baru (gold standard) pelayanan publik, bukan pengecualian yang hanya terjadi karena viral.
“Idealnya negara hadir tanpa harus menunggu viral.
“Namun, jika viralitas mampu menjadi katalis yang menyatukan gerak langkah pemerintah pusat dan daerah, ini adalah kemenangan kecil bagi rakyat di pelosok.
“Kepercayaan publik terhadap birokrasi perlahan pulih,” pungkas Mahendra.
