KIRKA – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit ungkap strategi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, tidak lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” kata Danang Parikesit.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Ruas Tol Trans Sumatera Desember 2022
Hal itu disampaikan dalam acara Dies Natalis Ke-8 Institut Teknologi Sumatera (Itera) pada Kamis, 6 Oktober 2022, mewakili Menteri PUPR.
Pendiri Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini mengatakan fokus pembangunan yang dituangkan dalam visi Indonesia Maju 2045 dijabarkan dalam visi jangka pendek 2019-2024.
Fokus pembangunan pada berbagai aspek seperti Pembangunan SDM; Pembangunan Infrastruktur; Penyederhanaan Regulasi; Penyederhanaan Birokrasi; serta Tranformasi Ekonomi.
Terkait Pembangunan Infrastruktur, kata Danang Parikesit, Kementerian PUPR telah menetapkan target prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.
“Dalam upaya pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dibutuhkan total kebutuhan investasi sebesar Rp2.058 triliun,” ujar dia.
Investasi pembangunan tidak seluruhnya ditanggung oleh APBN.
Tetapi juga melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan inovasi kreatif skema pembiayaan yang lainnya.
“Kementerian PUPR terus senantiasa menyediakan infrastruktur melalui pembiayaan Non-APBN,” lanjut Danang.
Kepala BPJT Kementerian PUPR, Danang Parikesit, mengungkap strategi percepatan pembangunan infrastruktur di masa pandemi Covid-19.
“Dengan target yang besar di tengah upaya kita bangkit, dibutuhkan kecepatan dan inovasi dalam setiap tahapan,” kata dia.
Upaya percepatan dilakukan mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.
“Untuk memastikan kecepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR menerapkan lima strategi,” ujar dia.
Danang Parikesit ungkap strategi percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air.
Pertama, penyusunan program-program yang sistemik dengan baik dan fokus.
Kedua, pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil risiko.
Ketiga, pelaksanaan didukung oleh teamwork yang solid dan irama kerja rock n roll.
Keempat, pengawasan yang detail dan konsisten.
Kelima, memastikan dan menjamin infrastruktur yang dibangun di Indonesia, mulai dari desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
“Untuk itu, kami membentuk komisi-komisi yang terdiri dari unsur praktisi, Kementerian PUPR, dan ahli-ahli terkait,” jelas dia.
Komisi tersebut untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang telah ditetapkan.
Yaitu Komisi Keamanan Bendungan (KKB); Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ); Komite Keselamatan Konstruksi (K3); Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG), dan Pusat Studi Gempabumi Nasional (PuSGeN).
“PuSGeN untuk menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya dalam mitigasi bahaya dan resiko gempa bumi,” pungkas Danang Parikesit.
