Kirka – Nelayan Kampung Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, menghadang kapal keruk yang beroperasi di perairan Muara Way Tulang Bawang, Selasa, 10 November 2026.
Penghadangan di tengah laut dilakukan warga untuk menghentikan penambangan pasir laut berkedok proyek pendalaman alur yang merusak wilayah tangkap tradisional.
Kemarahan warga pesisir bukan tanpa alasan, sebab kapal keruk yang diduga milik PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) kedapatan kembali beroperasi secara diam-diam sejak pertengahan 2026.
Padahal dua tahun silam, tepatnya pada 2024, perusahaan yang sama sempat menarik armadanya setelah terbukti belum mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Penarikan kapal pada 2024 terjadi setelah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung turun tangan memfasilitasi pertemuan antara warga dan manajemen perusahaan.
Sayangnya, penghentian operasional kala itu tidak diikuti jaminan perlindungan hukum yang mengikat bagi perairan Muara Way Tulang Bawang, sehingga kapal keruk kini leluasa masuk kembali tanpa sosialisasi kepada nelayan.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, menegaskan aksi turun ke laut terpaksa ditempuh karena pemerintah daerah terkesan membiarkan pelanggaran berulang sejak kapal keruk pertama kali datang pada 2021.
Berbagai pengaduan resmi yang dilayangkan warga Kuala Teladas dan desa sekitarnya selama lima tahun terakhir tidak pernah membuahkan penyelesaian tuntas.
“Hentikan sekarang juga penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup kami.
“Kembalinya kapal keruk membuktikan persoalan perizinan maupun dampak lingkungan belum pernah diselesaikan secara serius oleh pemerintah,” tegas M. Nasir, Rabu, 11 November 2026.
Sikap abai pemerintah membuat masyarakat pesisir terus berhadapan dengan ketidakpastian di tanah kelahirannya sendiri.
Bagi nelayan Kuala Teladas, perairan Muara Way Tulang Bawang bukan sekadar hamparan air untuk dieksploitasi demi keuntungan korporasi, melainkan ruang sosial sekaligus sumber pangan lintas generasi.
“Apabila dasar laut terus dikeruk, habitat kepiting rajungan dan berbagai jenis ikan komoditas utama kami otomatis hancur.
“Membiarkan kapal keruk beroperasi sama saja dengan mematikan mata pencaharian ribuan keluarga nelayan tradisional,” sambung Nasir.
Kekhawatiran nelayan sangat beralasan mengingat kawasan pesisir timur yang membentang dari Tulang Bawang, Lampung Tengah, hingga Lampung Timur merupakan lumbung rajungan utama di Provinsi Lampung.
Kerusakan ekosistem di Muara Way Tulang Bawang otomatis mengancam posisi Lampung sebagai penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga di Indonesia.
Catatan DKP Provinsi Lampung pada 2025 membuktikan besarnya potensi ekonomi perairan timur dengan volume ekspor rajungan mencapai 1.441 ton atau senilai Rp518 miliar.
Kontribusi yang menyumbang 10 hingga 12 persen dari total ekspor nasional itu kini di pertaruhkan hanya demi aktivitas pengerukan pasir laut.
Selain mengancam ekonomi perikanan daerah, praktik pengerukan pasir laut untuk komersialisasi juga menabrak Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 P/HUM/2025.
Lewat putusan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, MA secara resmi telah membatalkan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4).
Pembatalan pasal oleh Majelis Hakim MA didasari pertimbangan bahwa aturan penjualan serta ekspor pasir laut bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Konsekuensi hukumnya sangat jelas, pemerintah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengizinkan penjualan maupun ekspor pasir laut.
Alih-alih membiarkan eksploitasi pasir laut, negara justru memikul kewajiban konstitusional untuk menjaga ruang hidup nelayan sesuai amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Kewajiban serupa juga diatur tegas dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Berpijak pada rentetan fakta lapangan dan landasan hukum tadi, masyarakat nelayan Kuala Teladas melalui Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyatakan empat sikap tegas:
- Menolak segala bentuk penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan nelayan Kuala Teladas.
- Mendesak penghentian seluruh pengerukan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat.
- Mendesak pemerintah melindungi ekosistem laut, area tangkap tradisional, serta hak ekonomi dan sosial nelayan.
- Menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan di kawasan pesisir.
