Kirka – Ratusan triliun rupiah menguap sia-sia dari Bumi Ruwa Jurai.
Pemerintah Provinsi Lampung mencatat perputaran uang dari komoditas primer menembus angka fantastis Rp165,31 triliun, tapi separuhnya terbang ke luar daerah akibat minimnya fasilitas pengolahan.
Menghentikan kerugian menahun, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengambil langkah berani.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sekarang dipaksa maju ke garis depan lewat Program Desaku Maju untuk memutus kebiasaan usang, menjual barang mentah.
Data resmi mencatat rekam jejak hilirisasi lokal baru menyentuh angka 45,6 persen.
Akibatnya, kekayaan alam yang melimpah ruah gagal mengerek warga dari jerat kemiskinan yang masih membayangi regional Sumatera.
“Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai nilai tambah komoditas kita terus keluar dari desa,” tegas Mirza saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BUMDes di BPMP Provinsi Lampung, kemarin.
Bertahun-tahun lamanya, hasil panen unggulan layaknya kopi, jagung, lada, hingga kelapa sawit langsung masuk kantong tengkulak atau pabrik raksasa.
Mulai sekarang, rantai perantara harus dipangkas habis.
Gubernur Mirza mengambil contoh komoditas jagung.
BUMDes wajib turun tangan mengolah hasil panen petani menjadi pakan ternak.
Transformasi ekonomi perdesaan tidak sekadar menciptakan produk jadi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru tepat di titik hulu produksi.
“Lewat BUMDes bakal tercipta arah baru. Komoditas diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan uangnya mutlak kembali kepada masyarakat desa,” jelas Mirza membeberkan hitung-hitungan ekonominya.
Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Lampung telah menetapkan 30 desa percontohan untuk langsung dieksekusi sepanjang tahun 2026.
Target utamanya merombak kapasitas pengurus agar melek manajerial bisnis dan berani berinovasi.
Mirza memberikan instruksi tegas kepada seluruh manajer BUMDes agar bekerja mengejar target.
“Bapak dan Ibu harus jadi contoh. Saya minta manajer yang ikut bimtek sanggup mengelola BUMDes menjadi yang termaju,” serunya di hadapan para peserta.
Upaya membentengi ekonomi akar rumput makin relevan seiring bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
BUMDes mengantongi peluang emas merangsek masuk menguasai rantai pasok penyediaan pangan skala nasional.
Integrasi kebijakan lintas pemerintahan bakal menyuntikkan darah segar bagi perputaran uang warga.
“Apabila desa tumbuh, ekonominya pasti akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif sesuai amanat UUD 1945,” pungkasnya.
