Persatuan Nasional di Tengah Badai Geopolitik: Mengawal Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Persatuan Nasional di Tengah Badai Geopolitik: Mengawal Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di depan DPR RI, simbol persatuan nasional hadapi tantangan geopolitik global. Foto: Arsip Istimewa/Kirka/i

Kirka – Eskalasi konflik Timur Tengah dan rentetan ketidakpastian ekonomi global tak pelak memantik alarm kewaspadaan bagi Indonesia.

Di tengah pusaran geopolitik dunia yang bergerak liar, ketahanan nasional kembali diuji.

Merespons konstelasi tersebut, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menegaskan bahwa merapatkan barisan melalui persatuan nasional bukan lagi sekadar jargon politik usang, melainkan instrumen vital untuk mengamankan kemudi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Eksponen 98 ini secara khusus menggarisbawahi urgensi seruan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, terkait pentingnya soliditas bangsa.

Menurut Mahendra, lontaran elite Partai Gerindra itu lahir dari pembacaan cermat atas realitas ruang publik yang belakangan ini sarat friksi.

“Ruang interaksi sosial kita kerap riuh oleh caci maki dan skeptisisme yang destruktif terhadap arah kebijakan negara.

“Seruan Prof. Dasco ini hadir sebagai teguran keras sekaligus ajakan konkret. Ini bukan kontribusi omon-omon, melainkan panggilan bagi civil society untuk rasional mengawal bangsa,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Minggu, 8 Maret 2026.

Bukan Tirani

Gagasan persatuan ini, lanjut Mahendra, tercermin kuat dalam diskursus peluncuran buku Prabowonomics, Demokrasi, dan Tantangan ke Depan di ITB beberapa waktu lalu.

Ia mengingatkan bahwa merajut kebersamaan tidak lantas berarti mematikan nalar kritis masyarakat.

Pemerintahan yang tangguh justru menyediakan ruang koreksi yang membangun.

“Persatuan nasional yang dimaksud bukanlah bentuk tirani status quo.

“Ini adalah ekosistem di mana kritik tetap hidup, namun dibingkai oleh kesadaran bahwa kita berada di perahu yang sama,” paparnya.

Lebih dalam, Mahendra membedah anatomi politik Indonesia yang memiliki DNA berbeda dengan konsepsi Barat.

Jika tokoh geopolitik dunia, Frederich Ratzel, bicara soal lebensraum atau ruang hidup yang ekspansif, Indonesia berpijak teguh pada filosofi Nusantara.

“Tanah Air itu entitas bernyawa. Meminjam tesis Lucian W. Pye dan Sidney Verba, fondasi sebuah sistem politik hanya akan kedap terhadap guncangan eksternal apabila ia mengakar kuat pada budaya aslinya, yakni kebersamaan dan persatuan,” urainya merinci.

Perisai dan Tuas

Dalam tataran praksis, Mahendra memetakan persatuan nasional ke dalam dua fungsi strategis, sebagai perisai sekaligus pengungkit.

Sebagai perisai, soliditas rakyat menjadi benteng tak kasat mata saat Presiden Prabowo bermanuver di lanskap diplomasi internasional mulai dari memperjuangkan solusi dua negara untuk Gaza hingga menavigasi tarik-ulur kepentingan antara AS, Israel, dan Iran.

“Tanpa soliditas internal, daya tawar diplomasi kita di luar negeri akan keropos.

“Publik yang terbelah hanya akan menjadi santapan empuk bagi pihak asing yang ingin mendestabilisasi kawasan.

“Sebaliknya, dukungan rakyat yang bulat memberikan ruang gerak diplomasi yang sangat leluasa bagi presiden,” tegasnya.

Di sisi lain, persatuan berfungsi sebagai tuas pengungkit bagi mesin ekonomi Prabowonomics.

Ambisi besar negara untuk mewujudkan swasembada pangan, ketahanan energi, hingga akselerasi hilirisasi industri mutlak membutuhkan energi kolektif yang tidak tersandera oleh ego sektoral maupun syahwat politik sempit.

Sebagai penutup, Mahendra mengapresiasi oase politik yang mulai terbangun, seperti halnya dialog kebangsaan lintas generasi yang diinisiasi di Istana Negara antara Presiden dengan para mantan kepala negara dan tokoh partai.

“Indonesia ini rumah besar yang sedang dilanda badai dari luar.

“Dengan jangkar persatuan yang kokoh, nakhoda Prabowo-Gibran pasti mampu membawa kapal besar ini berlayar menuju kedaulatan yang paripurna,” pungkasnya.