Menu
Precision, Actual & Factual

Pejabat Inspektorat Lampung Dilatih KPK Untuk Bongkar Kasus Korupsi

  • Bagikan
Ilustrasi Korupsi. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui menyelenggarakan pelatihan terhadap tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK), atau yang disebut dengan tim peluit integritas. Pelatihan ini menyasar ke 23 insantasi yang diketahui telah menjalin kerja sama dengan KPK.

Kerja sama ini dijalin sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPK melalui sistem pelaporan pengaduan dengan metode online dan dijamin kerahasiaannya.

Melalui sistem ini, siapapun dapat melaporkan terjadinya korupsi atau fraud di suatu organisasi atau institusi pemerintah.

Salah satu dari mereka yang bekerja sama dengan KPK itu adalah Pemerintah Provinsi Lampung dan dari hal ini, terdapat 3 orang pejabat pada inspektorat yang mengikuti pelatihan.

“Dari Provinsi Lampung, tercatat 3 pejabat pada inspektorat yang hadir sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan ini,” ungkap Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Senin, 5 April 2021.

Dari kegiatan ini, KPK punya harapan kepada 3 orang pejabat tadi.

“Harapannya ke depan, akan meningkatkan efisiensi penanganan pengaduan atau laporan masyarakat tentang dugaan TPK. Optimalisasi WBS yang ada. Tidak hanya sekedar formalitas saja,” imbuh dia.

KPK menurut Ipi pula, punya target yang harus diraih di balik kerja sama yang telah dibangun tersebut.

“Dan penanganan pengaduan atau laporan masyarakat akan lebih baik melalui media monitor dan evaluasi ini,” terang Ipi.

KPK lanjut Ipi memang menyasar mereka yang bertugas sebagai inspektorat sebagai pengelola WBS atau peniup peluit untuk program kerja sama tadi.

“Para peserta dibekali dengan pelatihan wajib, yang berisi materi dasar antikorupsi dan pelatihan pilihan atau tematik khusus yang dibutuhkan para mitra dalam menganalisis pengaduan.

Di antaranya terkait hukum TPK dan studi kasusnya, Tipologi atau modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga teknik investigasi dasar dalam menganalisis awal pengaduan,” tambahnya.

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan