KIRKA – IPW minta KPK berterus terang dan mencari buru Harun Masiku.
Hal ini disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso merespons ungkapan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Pol Karyoto.
Baca Juga : Alasan Data Harun Masiku Tidak Ada di Situs Interpol
Sugeng menganggap kalau pernyataan Karyoto yang meminta masyarakat saja yang mencari buronan Harun Masiku dengan biaya sendiri adalah hal menyesatkan.
“Dengan pernyataan tersebut, Indonesia Police Watch menilai apa yang diungkapkan Karyoto mengisyaratkan bahwa KPK telah mengibarkan bendera putih, menyerah untuk mengejar tersangka eks caleg PDIP tersebut,” ujar Ketua IPW itu dalam keterangan tertulisnya pada 26 Mei 2022.
“Ke depan disarankan aparat penegak hukum lainnya yakni Polri dan kejaksaan yang dibiayai oleh uang rakyat mampu dilibatkan langsung menangkap Harun Masiku,” jelas Sugeng lagi.
Menurut Sugeng, pernyataan resmi dari Karyoto tersebut destruktif kepada KPK.
“Jadi jangan diputarbalik, masyarakat harus mencari buronan KPK yang sudah dua tahun tidak dapat ditemukan dengan biaya sendiri. Kalau memang tidak mampu, harusnya KPK secara terus terang menyatakannya dan meminta bantuan kepada institusi lainnya termasuk TNI,” ungkap Sugeng.
Berangkat dari ungkapan Karyoto, sambung Sugeng, KPK diibaratkan sedang menyampaikan hal yang kontra produktif pada konteks perburuan buronan bila dibandingkan dengan ketika KPK melaksanakan kegiatan OTT.
“Pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang mempersilakan masyarakat mencari Harun Masiku menggunakan biaya sendiri menunjukkan kegagalan dari lembaga anti rasuah. Padahal, selama ini KPK dalam melakukan operasinya seperti tangkap tangan selalu gembar gembor dan mengklaim mendapat informasi dari masyarakat,” beber Ketua IPW itu.
Baca Juga : KPK Buka Suara Ihwal Nama Harun Masiku di Situs Interpol
IPW menduga kalau pelarian Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditangkap KPK berkaitan dengan relasi Harun Masiku dengan partai besar.
“Hingga kini KPK tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Diduga kuat Harun Masiku mendapat perlindungan dari pihak yang memiliki kekuatan besar terkait relasinya dengan partai besar,” timpal Sugeng.
