Kirka – Pemerintah Provinsi Lampung tengah gencar mendorong transformasi pengelolaan perhutanan sosial melalui pendekatan ekonomi hijau serta pendanaan campuran (blended finance).
Fokus utama kebijakan mengarah pada upaya menjadikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) lebih berdaya saing, mandiri, sekaligus bankable.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengatakan langkah pemerintah daerah sangat tepat sasaran karena sejalan dengan konsep pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang inklusif.
Pelestarian lingkungan kini terbukti mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Penguatan kelembagaan dan produktivitas KUPS lewat skema blended finance adalah langkah strategis.
“Perhutanan sosial di Kabupaten Pesawaran sudah membuktikan bahwa konservasi alam dapat berjalan beriringan bersama peningkatan kesejahteraan warga,” ujar Mahendra, Selasa, 6 Oktober 2026.
Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak mengacu pada optimalisasi Solusi Berbasis Alam (Nature Based Solutions) layaknya kajian Loiseau et al. (2016) sebagai pondasi pencapaian ekonomi hijau.
“Buktinya sangat nyata di lapangan. KUPS Berkah Kemiri mampu mengolah biji kemiri biasa menjadi minyak murni dengan harga jual tinggi menyentuh Rp 180.000 per kilogram.
“Inovasi pengelolaan hasil hutan jelas memberi nilai tambah ekonomi berlipat bagi petani kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahendra mengapresiasi ketegasan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang telah menginstruksikan Dinas Kehutanan beserta seluruh jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengawal penuh program pemberdayaan kawasan pinggiran hutan.
“Gagasan utama proyek pendanaan campuran yakni mentransformasi tata kelola yang selama bertahun-tahun bersifat subsisten menjadi unit-unit usaha kompetitif.
“Gubernur bahkan sudah menyampaikan apresiasi kepada mitra pembangunan yang mempercayakan Lampung sebagai daerah percontohan,” papar Mahendra.
Demi mewujudkan target besar pemerintah provinsi, sinergi kebijakan antar daerah menjadi syarat mutlak kesuksesan program pelestarian alam bernilai ekonomi.
“Dukungan penuh lintas sektor sangat mutlak.
“Kolaborasi kuat, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan akan memperkuat ekosistem perhutanan sosial yang berkelanjutan bagi masa depan,” tegasnya menutup penjelasan.
