Kirka – Pemerintah Provinsi Lampung dinilai memiliki momentum krusial untuk mentransformasi perekonomian daerah melalui optimalisasi lahan perhutanan sosial.
Pendekatan agroforestri atau wanatani diyakini tak hanya menjadi solusi ekologis pemulihan lahan, tetapi juga mesin baru pendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan oleh Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama.
Menurutnya, di tengah ancaman perubahan iklim global, agroforestri mampu menyelaraskan fungsi menjaga kelestarian hutan dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
“Lampung sedang berada pada titik krusial. Jika dikelola dengan tepat, agroforestri ini bukan sekadar teknik bertani, melainkan solusi strategis yang bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 21 Februari 2026.
Potensi Raksasa
Mahendra memaparkan, potensi perhutanan sosial di Lampung sangat menjanjikan dengan tingkat kesuburan lahan yang tinggi.
Berdasarkan data evaluasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan mitra pembangunan pada Januari 2026, terdapat 35.000 hektare lahan potensial yang tersebar di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus.
Kawasan itu melibatkan sekitar 18.000 petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Sistem yang diterapkan mengintegrasikan tanaman perkebunan (kopi, kakao, lada) dengan pohon tajuk tinggi (Multi-Purpose Tree Species/MPTS) seperti alpukat, durian, kemiri, hingga damar.
“Kontribusinya sangat nyata. Di KPH Batutegi misalnya, pola tanam campuran dengan komoditas utama kopi robusta mampu menyumbang 72 hingga 98 persen total pendapatan petani.
“Ini bukti agroforestri adalah tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar hutan, belum lagi sistem repong damar di Krui yang sudah terbukti ratusan tahun,” paparnya.
Hilirisasi Kakao
Lebih lanjut, Mahendra menyoroti langkah progresif Pemprov Lampung yang saat ini tengah menggenjot kolaborasi strategis dengan PT Olam Indonesia dan Partnership for Forests (P4F) dari Pemerintah Inggris.
Program yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Maret 2026 ini akan berfokus pada hilirisasi kakao berbasis agroforestri.
Program mencakup pembinaan petani, pendampingan transisi dari sistem monokultur, hingga penguatan kelembagaan KTH.
Mahendra menyebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, juga sangat optimistis langkah itu akan mendongkrak kesejahteraan sekaligus membuka akses pasar global karena praktik budidayanya dipastikan ramah lingkungan.
Dongkrak PDRB
Untuk memaksimalkan kontribusi sektor pertanian berkelanjutan ini terhadap PDRB, Mahendra merumuskan tiga jalur strategis yang wajib ditempuh.
Pertama, diversifikasi dan intensifikasi melalui pola tanam multi-strata untuk mengamankan pendapatan jangka pendek dan panjang.
Kedua, percepatan hilirisasi produk.
“Kita harus setop kebiasaan menjual bahan mentah. Di Pesawaran sudah ada percontohan bagus, kemiri diolah jadi minyak dan briket, kopi juga diproses premium.
“Inisiatif hilirisasi serupa mutlak diperluas untuk komoditas kakao dan lada,” tegas pria yang juga menjabat Komisaris Utama PT Deli Megapolitan Kawasan Bisnis tersebut.
Strategi ketiga, lanjutnya, adalah penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) agar tangguh bermitra dengan swasta dan mudah mengakses pembiayaan.
Mahendra juga mendorong Lampung untuk mereplikasi kesuksesan Sumatera Selatan dan Jambi yang berhasil mengintegrasikan kebijakan agroforestri ke dalam Rencana Pembangunan Hijau dan tata ruang daerah (RPJM dan RTRW).
“Modal kita jauh lebih besar, ada lebih dari 200.000 hektare lahan perhutanan sosial di Lampung.
“Tinggal bagaimana kita melakukan akselerasi dan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
“Saya optimis, Lampung bisa menjadi episentrum agroforestri nasional,” pungkas eks Komisaris PT Mitratani Dua Tujuh itu.
