Dua Tahun Mirza Jihan: Prestasi Lampung dan PR Reshuffle OPD 2027

Dua Tahun Mirza Jihan: Prestasi Lampung dan PR Reshuffle OPD 2027
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama dalam infografis dua tahun Mirza-Jihan serta dorongan reshuffle OPD Lampung 2027. Foto: Arsip pribadi/Ilustrasi/Kirka

Kirka – Pemerhati pembangunan Mahendra Utama mendorong perombakan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada 1 Januari 2027 demi menjaga laju kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela (Mirza-Jihan).

Dorongan rotasi birokrasi muncul jelang genap dua tahun masa jabatan Mirza-Jihan.

Sejak awal periode, geliat Lampung memperlihatkan perubahan nyata di banyak sektor pelayanan maupun ekonomi.

Perbaikan kualitas jalan provinsi serta jalan nasional mulai dirasakan warga, beriringan dengan penguatan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

Bidang pendidikan SMA dan SMK, program magang tenaga kerja ke luar negeri, layanan kesehatan, serta pengendalian inflasi turut mencatatkan tren positif.

Di sektor kerakyatan, pelaku UMKM, pariwisata, dan pelestarian budaya juga ikut tumbuh.

Mahendra menyebut deretan hasil baik lahir dari kepemimpinan visioner yang mau merangkul seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Namun, keberhasilan kepala daerah pantang berhenti pada perayaan simbolis belaka.

“Capaian Mirza-Jihan layak diapresiasi, tetapi harus diukur dengan outcome, bukan seremoni,” ujar Mahendra dalam keterangannya di Bandar Lampung, Minggu, 22 November 2026.

Merujuk konsep transformational leadership dari Bass dan Avolio, Mahendra menerangkan pemimpin visioner semestinya mampu menginspirasi jajaran, merangsang inovasi, sekaligus membangun kolaborasi lintas sektor.

Cara kerja terbuka juga selaras dengan stakeholder theory milik Freeman yang menegaskan pembangunan berkelanjutan hanya lahir bila semua pihak dilibatkan.

Ia turut menyitir ucapan pakar manajemen Peter Drucker, “Efisiensi adalah melakukan hal benar; efektivitas adalah melakukan hal yang benar.”

Ukuran efektivitas itulah yang menjadi cermin atas sederet pekerjaan rumah Pemprov Lampung yang masih menggantung.

Pekerjaan Rumah

Berbeda dari sektor ekonomi yang terus melaju, urusan lingkungan hidup serta kesiapsiagaan daerah masih menyisakan banyak lubang.

Mahendra mengingatkan perlunya keseriusan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pengelolaan hutan lestari, hingga kesiapan tanggap bencana.

Bagi Mahendra, persoalan ekologis bukan sekadar urusan teknis di lapangan, melainkan ujian nyata penerapan good governance.

Kemajuan ekonomi yang susah payah dirintis bisa runtuh sewaktu-waktu bila pengambil kebijakan mengabaikan daya dukung alam.

“Tanpa perencanaan, penegakan hukum, data spasial akurat, dan anggaran mitigasi, capaian ekonomi bisa rapuh,” kata Mahendra.

Momentum Reshuffle

Guna membereskan sisa pekerjaan rumah sekaligus mempercepat realisasi program, penyegaran di tubuh birokrasi menjadi kebutuhan mendesak.

Tanggal 1 Januari 2027 disebut sebagai momentum paling pas bagi kepala daerah untuk menata ulang para pembantunya di level OPD.

Perombakan menyeluruh perlu menjangkau pejabat eselon II A, II B, III A, sampai III B.

Mahendra menekankan, pengisian kursi pejabat baru wajib bersandar pada rekam jejak kerja, kompetensi, serta integritas, bukan karena kedekatan politik.

Penempatan pejabat secara objektif diyakini bakal membuat mesin birokrasi bekerja lebih tajam sepanjang tahun depan.

“Dengan begitu, kinerja 2027 Mirza-Jihan lebih moncer dan keberlanjutan pembangunan Lampung terjaga,” tutup Mahendra.