Kirka – Jajak pendapat nasional terbaru dari Piramida Research & Consulting menempatkan layanan kesehatan dan pendidikan sebagai program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan tertinggi.
Sebaliknya, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyisakan pekerjaan rumah besar menyusul tingginya angka ketidaksetujuan warga di lapangan.
Ketimpangan persepsi warga terhadap deretan agenda prioritas pemerintah terekam jelas dalam riset yang berlangsung sepanjang 20 September hingga 5 Oktober 2026.
Melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, potret data memperlihatkan sikap masyarakat yang sangat rasional saat mengukur kinerja eksekutif.
Eksponen 98, Mahendra Utama, mengungkapkan bahwa khalayak cenderung memberikan apresiasi tinggi hanya pada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar sehari-hari.
Kuatnya apresiasi terhadap layanan dasar terlihat dari posisi Program Kesehatan Berkualitas dan Cek Kesehatan Gratis yang memuncaki daftar kepuasan publik di angka 81,4 persen.
Tepat di bawahnya, Program Pendidikan Bermutu menyusul dengan raihan 73,4 persen, beriringan bersama Pembangunan 3 Juta Rumah yang mengantongi persetujuan 73,3 persen.
“Dominasi tiga sektor layanan dasar di atas angka 73 persen sejalan dengan teori dukungan spesifik dari ilmuwan politik David Easton.
“Masyarakat secara otomatis memberikan legitimasi kuat terhadap kebijakan negara yang manfaatnya konkret dan langsung terasa di tingkat keluarga,” ujar Mahendra Utama, Kamis, 15 Oktober 2026.
Alarm Tata Kelola Makan Bergizi Gratis
Lain halnya ketika manfaat sebuah terobosan belum dirasakan merata oleh masyarakat luas.
Sebagai perbandingan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang masih mengantongi dukungan mayoritas sebesar 54,6 persen, tetapi angka penolakan atau ketidaksetujuan publik tercatat cukup lebar hingga menyentuh 38,6 persen.
Sikap kritis masyarakat ternyata tidak berhenti pada urusan pemenuhan gizi semata, melainkan turut membayangi sejumlah agenda ekonomi lainnya.
Program ketahanan energi, pencetakan sawah baru, serta pembentukan Koperasi Merah Putih tercatat meraih persetujuan di rentang 49 persen sampai 66 persen.
Bagi Mahendra, sebaran angka moderat dari temuan Piramida membuktikan bahwa publik sama sekali tidak bersikap antipati terhadap gebrakan pemerintah, melainkan sedang menagih pembuktian kerja nyata.
“Rakyat sama sekali tidak anti-program, mereka hanya menuntut bukti implementasi yang rapi di lapangan.
“Jika mengacu pada kerangka evaluasi kebijakan publik William N. Dunn, setiap langkah pemerintah wajib diukur dari manfaat, dampak, serta penerimaan khalayak luas.
“Tingginya kepuasan pada sektor kesehatan dan pendidikan adalah modal politik berharga, sedangkan besarnya catatan pada MBG menjadi alarm keras agar tata kelola, alokasi anggaran, hingga jalur distribusi segera dibenahi,” kata Mahendra memaparkan.
Tuntutan Kesejahteraan Nyata dan Stabilitas Pangan
Pembenahan tata kelola secara menyeluruh menjadi semakin mendesak mengingat besarnya ekspektasi rakyat terhadap perbaikan ekonomi rumah tangga.
Direktur Piramida Research & Consulting, Imad Aziz, mengingatkan bahwa tingginya modal kepercayaan warga kepada pemerintah berbanding lurus dengan tuntutan penyelesaian masalah perut dan ketersediaan lapangan kerja.
“Masyarakat seolah menitipkan pesan, ‘Pak Presiden, kami percaya, tapi tolong harga pangan dan lapangan kerja segera beres,” ucap Imad Aziz saat memaparkan kesimpulan survei lembaganya.
Menangkap kegelisahan publik terkait urusan pangan dan pekerjaan, Mahendra Utama menegaskan bahwa jajaran kementerian maupun lembaga tidak boleh cepat berpuas diri melihat capaian di atas kertas.
Setiap program strategis nasional wajib dikawal ketat agar benar-benar bermuara pada peningkatan daya beli serta taraf hidup warga.
“Suara masyarakat yang terekam lewat survei Piramida sangat relevan dengan situasi ekonomi sekarang.
“Seluruh program strategis pemerintah harus berujung pada kesejahteraan nyata di tengah warga, bukan sekadar berhenti sebagai simbol politik,” tutup Mahendra.
