Kirka – Pengukuhan Krisno Wandi Siahaan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung mendapat perhatian dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang memimpin langsung pelantikan di Balai Keratun pada Rabu, 7 Oktober 2026, menjadi momentum penguatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mahendra menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah membutuhkan mekanisme kontrol yang kuat.
Konsep agency theory menempatkan publik sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen pelaksana.
“BPKP hadir sebagai mitra pengawas internal, memastikan kebijakan berjalan efisien dan mencegah terjadinya asimetri informasi,” kata Mahendra Utama, Kamis, 8 Oktober 2026.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan institusi pengawas, menurut Mahendra, menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan bekerja secara terpisah.
Penguatan manajemen risiko, pengendalian internal, serta pengawasan pengadaan barang dan jasa terus berjalan beriringan.
Dalam prosesi pelantikan bersamaan dengan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Lampung 2026–2029, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya terhadap akuntabilitas anggaran.
“Kami percaya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mirza.
Rekomendasi dari lembaga auditor negara sangat dibutuhkan untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, hingga memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Potensi penyimpangan bisa dikenali sejak dini sehingga program pemerintah berjalan lurus dan tepat sasaran.
Sejalan dengan penjelasan Mahendra, Deputi Kepala BPKP Sally Salamah mengingatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Seluruh elemen pemeriksa harus mampu bertindak sebagai penasihat tepercaya yang sanggup memberikan peringatan dini serta wawasan penting bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan.
Sinergi lintas sektoral yang kokoh memastikan pengelolaan APBD Provinsi Lampung semakin transparan, kredibel, dan akuntabel.
