Kirka – Beban subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran tiga kilogram terus membengkak setiap tahun.
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama sepakat bahwa program konversi menuju Compressed Natural Gas (CNG) merupakan jalan keluar terbaik guna menyelamatkan ruang fiskal negara.
Berdasarkan kalkulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total nilai pembelian LPG asing menyentuh angka Rp137 triliun.
Dari tagihan raksasa itu, pemerintah harus menanggung kewajiban bayar berkisar antara Rp80 triliun hingga Rp87 triliun.
Langkah pergantian bahan bakar berpotensi memangkas pengeluaran negara secara drastis.
Kajian awal ReforMiner Institute memperlihatkan potensi penyelamatan devisa yang sangat besar, merentang dari US$820 juta hingga mencapai US$6 miliar, bergantung pada skenario penerapan di lapangan.
“Angka penghematan triliunan rupiah bukan sekadar statistik di atas kertas.
“Ruang fiskal baru akan terbuka lebar, dana segar bisa langsung dialihkan membiayai sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur,” kata Mahendra, Minggu, 27 September 2026.
Meski menjanjikan efisiensi berskala masif, aspek perlindungan konsumen tetap berstatus wajib.
Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF Abra Talattov mengingatkan pemangku kebijakan agar cermat memperhitungkan seluruh komponen biaya peralihan sistem.
“Perhitungan harga harus mencakup biaya tabung, penyesuaian kompor, regulator, transportasi, serta waktu untuk memperoleh pasokan.
“Jangan sampai penghematan negara justru berubah menjadi biaya tambahan bagi masyarakat,” ucap Abra memaparkan.
Menyambung paparan Abra, Mahendra menegaskan pentingnya penerapan prinsip ekonomi kesejahteraan.
Intervensi kebijakan mutlak menjamin agar beban sosial selama masa transisi jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang diterima publik luas.
“Apabila pelaksanaan program masih membutuhkan instrumen bantuan dana, skema penyalurannya wajib transparan dan akurat.
“Rakyat kecil pantang menjadi korban atas nama efisiensi anggaran,” ujar Mahendra.
Atas dasar visi pro rakyat, apresiasi tinggi patut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara berani menetapkan kemandirian energi sebagai agenda kerja utama kabinet.
Pujian selaras ditujukan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sang menteri terus berupaya mengawal skema keekonomian demi mengunci harga jual eceran CNG agar setara dengan LPG tabung melon.
Peran lembaga Danantara juga mendapat acungan jempol lantaran proaktif mendorong Pertamina mengembangkan cadangan Liquefied Natural Gas (LNG) secara masif.
Target pemenuhan 50 persen pasokan domestik pada tahun 2029 membuktikan keseriusan pemerintah memangkas kuota impor.
“Kolaborasi solid antara istana, kementerian, Danantara, beserta Pertamina membuktikan satu hal penting.
“Bangsa kita sedang mewujudkan mimpi besar kedaulatan energi langkah demi langkah secara nyata,” tutup Mahendra.
