Kirka – Kebiasaan menjual komoditas unggulan dalam bentuk mentah, mulai dari green bean kopi hingga buah segar, dinilai sebagai jebakan ekonomi yang terus memperpanjang ketergantungan suatu daerah.
Guna memutus siklus tersebut, strategi hilirisasi di 11 kabupaten penyumbang ekspor utama Provinsi Lampung kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan sejarah.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menegaskan bahwa langkah ini mutlak diperlukan agar petani di Bumi Ruwa Jurai bisa segera lolos dari jerat kemiskinan struktural.
Mengacu pada Teori Rantai Nilai Global (Global Value Chain Theory) rumusan Gary Gereffi, ia menyebut pelaku ekonomi lokal harus berani naik kelas.
“Kita tidak boleh selamanya nyaman hanya menjadi produsen proses.
“Harus ada transisi menuju produsen produk akhir, sehingga porsi nilai tambah terbesar dari komoditas itu bisa ditahan di dalam negeri, bukan dinikmati negara lain,” ujar Mahendra, Selasa, 2 Juni 2026.
Lebih lanjut, ia memetakan potensi besar klaster pesisir dan industri agro terintegrasi yang saat ini menjadi tulang punggung ekspor Lampung.
Di sektor maritim, Kabupaten Tulang Bawang lewat kawasan pertambakan raksasa Dipasena dan Brantasena sukses memimpin pasar udang vaname ke Jepang dan Amerika Serikat.
Pola serupa juga diadopsi oleh Lampung Selatan dan Pesisir Barat melalui sistem pertambakan intensif yang modern.
Sementara di sektor perkebunan, Kabupaten Lampung Timur dan Tanggamus tetap berdiri kokoh sebagai benteng pertahanan Lampung Black Pepper (Lada Hitam) yang telah memegang sertifikasi Indikasi Geografis (IG).
Sebagai bukti nyata suksesnya hilirisasi, Mahendra menunjuk Kabupaten Lampung Tengah.
Wilayah Terbanggi Besar di kabupaten tersebut telah menjelma menjadi episentrum agroindustri skala dunia, di mana pabrik pengolahan mampu memproses nanas segar menjadi produk kaleng dan jus yang mendominasi pasar global.
Rombak Tata Ruang Industri
Meski memiliki deretan potensi raksasa, Mahendra mengingatkan bahwa pemerataan infrastruktur menjadi kunci utama.
Tata ruang industri tidak bisa lagi dibiarkan terpusat di kawasan pesisir atau pelabuhan saja.
“Pabrik-pabrik pengolahan jangan hanya menumpuk di dekat pelabuhan, sementara wilayah pedalaman yang kaya hasil bumi justru merana karena minimnya infrastruktur hilirisasi,” tegasnya.
Tantangan tata ruang ini mulai dijawab serius di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Cetak biru baru telah dirumuskan lewat pembangunan kawasan industri yang didekatkan langsung ke sentra-sentra komoditas.
Terkait arah kebijakan ekonomi tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmennya secara gamblang.
“Kopi kita hampir 90 persen masih keluar dari Lampung dalam bentuk green bean. Padahal harga kopi olahan bisa hampir dua kali lipat harganya.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Lampung memiliki aset, lahan, dan sumber daya yang menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi.
“Melalui program Desaku Maju, kita bangun ekosistem ekonomi dari desa agar komoditas unggulan bisa terhilirisasi dan memberikan nilai tambah maksimal,” kata Gubernur.
Sebagai wujud implementasi dari visi pimpinan daerah, Mahendra memaparkan bahwa saat ini Pemprov Lampung tengah memfokuskan integrasi spasial lewat empat Kawasan Industri (KI) strategis.
Keempatnya meliputi KI Rejosari di Lampung Selatan-Pesawaran seluas 4.000 hektare sebagai pusat hilirisasi pertanian, serta KI Ketibung (272 hektare) yang membidik industri skala besar seperti oleokimia berbasis sawit.
Selain itu, disiapkan pula KI Waykanan (4.500 hektare) sebagai jantung pengolahan hasil tani di pedalaman utara, dan KI Tanggamus (1.200 hektare) untuk mengoptimalkan hasil perkebunan selatan dan industri maritim.
“Lewat sinergi yang ketat antara keunggulan komparatif 11 kabupaten dengan kebijakan kawasan yang dicanangkan pimpinan daerah, kita optimis Lampung tidak akan lagi sekadar jadi penonton.
“Kita sedang bersiap menjadi pemain utama dalam rantai pasok global yang mandiri dan berdaya saing,” pungkas Mahendra Utama.
