Kirka – Sepanjang tahun 2025, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung, didominasi oleh aliran komoditas asal 11 kabupaten.
Tingginya volume ekspor perkebunan dan pertanian mempertegas pergeseran pusat ekonomi daerah menuju klaster-klaster pedalaman, sekaligus memunculkan urgensi terhadap percepatan hilirisasi.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menjelaskan bahwa kemakmuran wilayah Lampung tidak lagi tersentralisasi di area perkotaan.
Mengacu pada Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Poles Theory), ia menyebut pertumbuhan ekonomi justru berpusat pada sentra-sentra penghasil bahan baku berskala besar.
“Titik-titik sentra komoditas menciptakan efek rembesan ke bawah atau trickle down effect.
“Perekonomian wilayah sekitarnya ikut bergerak melalui keterkaitan sektor hulu hingga hilir,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Selasa, 2 Juni 2026.
Potensi komparatif komoditas tersebut terbagi dalam dua zonasi utama.
Pada kawasan dataran tinggi, Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Waykanan membentuk segitiga emas penopang ekspor kopi robusta yang sangat diminati pasar Eropa.
Sementara Kabupaten Pesawaran, khususnya kawasan lereng Gunung Betung, sukses merevitalisasi diri sebagai sentra penyuplai biji kakao kering bagi industri cokelat internasional.
Bergeser ke dataran rendah di utara dan timur, Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulangbawang Barat, serta Waykanan bertindak sebagai koridor kelapa sawit terintegrasi penghasil CPO.
Dominasi ekspor juga dipegang kuat oleh Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara sebagai raksasa produsen singkong dunia, yang rutin menyuplai bahan baku tapioka menuju Tiongkok serta kawasan Asia Timur.
Di balik tingginya produktivitas tersebut, Mahendra menyoroti ancaman pelarian modal (capital flight) akibat minimnya fasilitas pengolahan lokal.
Sebagian besar hasil bumi masih dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah maupun luar negeri.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur yang akrab disapa Iyai Mirza tersebut memprioritaskan pembenahan tata kelola komoditas agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani setempat.
“Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi kita.
“Kalau tiga komoditas tersebut diselesaikan tata kelolanya, Lampung bisa lepas landas (take off).
“Sebagian besar hasil bumi masih keluar mentah, sehingga daerah lain yang menikmati nilai tambahnya,” tegas Gubernur Mirza dalam forum strategis daerah.
Transisi kebijakan dari sekadar mengejar volume muatan menuju industrialisasi wilayah kini menjadi titik balik penting.
Langkah itupun diharap mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah secara jangka panjang sekaligus
