Kirka – Transformasi sektor pertanian di Provinsi Lampung kini melaju melampaui sekadar urusan tanam dan panen.
Sejak 2025, integrasi fasilitas Pupuk Organik Cair (POC) dan bed dryer (mesin pengering gabah) sukses menjelma menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Pencapaian ini tak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil racikan taktik dan orkestrasi birokrasi yang presisi di bawah komando Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Membedah fenomena tersebut, Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menilai lompatan bersumber dari tata kelola hierarki yang sangat rapi.
“Ini bukan lagi soal rutinitas bagi-bagi bantuan teknis yang usang.
“Kita sedang melihat sebuah terjemahan visi kepala daerah yang dieksekusi secara terukur dari hulu ke hilir,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 4 April 2026.
Dalam amatannya, alur kebijakan berjalan efektif. Instruksi Gubernur Mirzani mengalir mulus melalui Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan yang bertindak sebagai motor koordinasi lintas lembaga.
Gagasan tersebut kemudian dimatangkan oleh Kepala Bappeda Anang Risgiyanto menjadi cetak biru perencanaan berbasis data, yang secara otomatis melebur ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Mahendra menggarisbawahi pola kerja tersebut sebagai manifestasi dari collaborative governance di era otonomi daerah.
Tata kelola menggandeng berbagai pemangku kepentingan secara internal sebelum dilempar ke ruang publik.
“Prosesnya tidak berhenti di meja para birokrat,” tambahnya.
Dapur perencanaan Bappeda turut merangkul instansi teknis secara spesifik.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) ditugaskan mengawal produksi pupuk organik guna memutus ketergantungan petani pada produk kimia impor.
Di sisi hilir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) turun tangan memfasilitasi pengadaan bed dryer demi mengunci kualitas gabah agar harganya tak dipermainkan tengkulak.
Rencana matang inilah yang kemudian mulus melewati palu musyawarah DPRD Lampung.
Fakta Lapangan
Data empiris memperkuat analisis tersebut. Sepanjang 2025, instalasi produksi POC telah berdiri tegak di 500 desa, dengan proyeksi ambisius menyasar 2.000 titik.
Sementara itu, 34 unit mesin pengering gabah telah beroperasi penuh, disusul rencana penambahan 82 unit pada tahun 2026.
Deretan angka ini menjadi bukti konkret dari janji Gubernur Mirzani saat meninjau langsung fasilitas di Tulang Bawang beberapa waktu silam, di mana ia menegaskan target utamanya adalah kemakmuran petani.
Lebih jauh, Mahendra menyoroti kecerdikan pemerintah daerah mengawinkan inisiatif pertanian ini dengan program Desaku Maju.
Eksekusi di akar rumput tidak diserahkan kepada pihak luar, melainkan dikelola seutuhnya oleh masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kebijakan itu berdampingan dengan program vokasi untuk memoles keahlian warga desa.
Pendekatan top down yang dimodifikasi dengan pelibatan partisipasi masyarakat ini dinilai sangat krusial.
Menurut Mahendra, strategi tersebut sukses meredam potensi mangkraknya bantuan pemerintah yang kerap terjadi di masa lalu.
Sinergi apik ini terekam jelas saat momen panen raya komoditas yang terintegrasi langsung dengan pengolahan pupuk di Kabupaten Tanggamus pada penghujung tahun lalu.
Alhasil, gebrakan lokal memicu efek domino yang positif.
Petani tak lagi dihantui fluktuasi harga pupuk atau cuaca ekstrem yang kerap merusak gabah pascapanen.
“Di kancah nasional, surplus pangan dan efisiensi ini sekaligus menjadi amunisi strategis bagi Lampung dalam menyokong agenda Makan Bergizi Gratis (MBG) rancangan Presiden Prabowo Subianto.
Pada akhirnya, mesin pengering dan fasilitas POC itu tak sekadar alat tani, melainkan monumen kemandirian desa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mahendra.
