Kirka – Keputusan pemerintah pusat menyetop keran impor beras khusus industri patut diacungi jempol.
Alih-alih bergantung pada pasokan luar negeri, optimalisasi stok domestik menjadi jalan keluar paling masuk akal, terlebih bagi wilayah lumbung pangan seperti Provinsi Lampung.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Mahendra Utama, membeberkan fakta menarik.
Selama bertahun-tahun, masyarakat maupun sebagian pelaku usaha kerap memandang beras menir sebelah mata dan menganggapnya sebagai barang sisa atau berkualitas buruk.
“Secara saintifik, menir menyimpan gizi yang setara dengan beras utuh. Proteinnya mencapai 8,18 persen dan karbohidrat 89,81 persen.
“Sangat disayangkan kalau komoditas bernilai tinggi tersebut hanya berujung menjadi pakan ternak berharga murah,” sebut Mahendra di Bandarlampung, Senin, 6 April 2026.
Ketergantungan pabrik bihun dan tepung beras terhadap pasokan asing memang cukup memprihatinkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Indonesia mendatangkan 364,3 ribu ton beras patahan senilai US$ 178,5 juta dari negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, serta India.
Mengapa pabrik harus belanja dari luar negeri? Menurut Mahendra, akar masalahnya bukan karena petani lokal gagal panen atau stok kosong.
Pasokan di tingkat akar rumput sebenarnya melimpah, namun tersebar dalam jumlah kecil di ribuan tempat penggilingan sehingga tata kelola distribusinya belum terintegrasi dengan baik.
Gudang Harta
Sebagai salah satu penyangga pangan nasional, Lampung menyimpan kekuatan besar untuk menjawab tantangan pemenuhan bahan baku industri tersebut.
Angka produksi gabah di provinsi paling ujung Sumatra tersebut pada tahun 2025 melonjak hingga menyentuh 3,2 juta ton.
Jika dikurangi kebutuhan konsumsi warga lokal sebanyak 1,2 juta ton, masih tersisa kelebihan dua juta ton yang siap diolah maupun didistribusikan.
“Dari total produksi tadi, hasil sampingan berupa menir porsinya berkisar lima sampai sepuluh persen.
“Hitung-hitungannya, Lampung sanggup menghasilkan 160 ribu hingga 320 ribu ton menir setiap tahun,” terangnya.
Apabila dikonversi ke nilai rupiah, potensinya sangat menggiurkan.
Dengan harga jual rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilogram, perputaran uang kotor dari komoditas tersebut bisa menembus angka Rp1,6 triliun per tahun.
Angkanya bahkan sanggup melompat dua hingga tiga kali lipat apabila masyarakat melakukan hilirisasi dengan mengubahnya menjadi tepung beras.
Agar peluang emas tersebut tidak menguap begitu saja, Mahendra menyarankan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) segera mengambil ancang-ancang.
Ada tiga jurus yang wajib diterapkan, peremajaan mesin giling supaya proses pemisahan butiran patah lebih sempurna, perluasan kemitraan dengan Perum Bulog, serta berani melakukan pengolahan mandiri.
Nasionalisme
Langkah berani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan menolak kuota impor 380 ribu ton beras industri pada 2026 merupakan bentuk nasionalisme ekonomi yang sesungguhnya.
Kebijakan pro petani tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta jajarannya diketahui tegas melarang penjualan gabah mentah ke luar daerah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, demi menjaga nilai tambah ekonomi masyarakat setempat.
“Kita harus berhenti menjadi pasar bagi produk sisa dari negara lain.
“Kedaulatan pangan tidak cuma bicara soal memastikan piring rakyat terisi nasi, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai dan mengelola setiap butir patahan padi di lantai penggilingan,” tutup Mahendra.
