Menu
Precision, Actual & Factual

Kinerja KPK di Penanganan Kasus Gratifikasi Lampung Utara Dipertanyakan Publik

  • Bagikan
Empat mantan Anggota DPRD Jambi ditetapkan KPK menjadi tersangka atas pengembangan perkara yang bermula dari kasus Gubernur Jambi Zumi Zola. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan atas penanganan perkara dugaan gratifikasi hasil pengembangan dari Bupati Lampung Utara periode 2019-2024 Agung Ilmu Mangkunegara.

Pertanyaan terhadap kinerja KPK itu setidaknya dipertanyakan netizen yang mencantumkan komentarnya di grup Facebook Lampung Utara Bangkit Bersama.

“Pengembangan kasus Agung blm ya, tanyak dong sama fikri jubir kpk,” ujar salah satu netizen seperti dilihat KIRKA.CO, Selasa, 8 Juni 2021.

Sesungguhnya, perkara atas dugaan gratifikasi itu sudah dipastikan tengah ditangani KPK. Pengumuman resmi tersebut diutarakan Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri sejak 6 Mei 2021.

Di hari itu, KPK dipastikan telah membuat jadwal pemeriksaan saksi-saksi. Ada 7 orang saksi yang diagendakan untuk menghadap penyidik KPK.

Sehari sesudahnya, penyidik KPK kembali dinyatakan menjadwalkan pemeriksaan kepada 7 orang saksi.

Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Lampung.

Praktis sejak awal Mei, KPK tak lagi memberitahukan jadwal pemeriksaan kepada saksi-saksi atas perkara itu.

Dari informasi yang diterima KIRKA.CO, penanganan perkara itu terkesan mandek dan tidak di-update oleh KPK dikarenakan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sejauh ini, KIRKA.CO cukup sering mempertanyakan agenda pemeriksaan saksi-saksi atau proses penanganan perkara tersebut kepada KPK.

Namun sayang, belum ada keterangan resmi yang dipaparkan KPK.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko mengatakan, penanganan semua kasus korupsi di lembaga antirasuah terancam mandek usai 75 pegawai dinonaktifkan.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah memberikan laporan dugaan pelanggaran malaadministrasi lima pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada Ombudsman.

“Dengan dinonaktifkannya 75 pegawai, kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Kalau tidak mandek, paling tidak itu terganggu dengan nonaktifkannya 75 pegawai,” ucap Sujanarko seperti laporan yang disampaikan CNN Indonesia, Rabu kemarin, 19 Mei 2021.

  • Bagikan