Kirka – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendiagnosis adanya penyakit kronis dalam struktur perekonomian daerah yang menghambat kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, selama ini terjadi fragmentasi tajam di mana sektor pertanian, industri, dan dunia usaha bergerak dalam relnya masing-masing tanpa konektivitas yang kuat.
Pernyataan lugas tersebut dilontarkan Gubernur Mirza saat menggelar dialog strategis bersama para pimpinan perusahaan dan pelaku industri di PT. Nestle Indonesia Panjang Factory, Bandarlampung, Rabu, 28 Januari 2026.
Menurut Mirza, dikotomi antara hulu dan hilir inilah yang membuat efek pengganda (multiplier effect) ekonomi tidak maksimal.
Akibatnya, meski angka pertumbuhan ekonomi makro terlihat positif, dampaknya kerap kali tidak menetes hingga ke tingkat petani di pedesaan.
“Ada fenomena seolah-olah sektor pertanian dan industri kita hidup di dunia yang berbeda. Ketika ekosistem ini tidak terintegrasi berjalan sendiri-sendiri maka percepatan ekonomi menjadi lamban.
“Pemerintah Provinsi Lampung kini mengambil peran sebagai perajut untuk menyambungkan mata rantai yang terputus tersebut,” ujar Mirza.
Dalam analisisnya, Gubernur memaparkan data krusial terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tahun 2024 yang menembus Rp483 triliun.
Sekitar 26 persen atau setara Rp130 triliun disumbangkan oleh sektor mentah seperti pertanian dan perkebunan.
Namun, kontribusi sektor industri pengolahan justru tertinggal di angka 18 persen.
Mirza menyoroti fakta bahwa dari Rp130 triliun hasil bumi Lampung, hanya 40 persen yang diolah di dalam daerah.
Sisanya, potensi senilai puluhan hingga seratusan triliun rupiah bocor ke luar Lampung dalam bentuk komoditas mentah.
“Ini pekerjaan rumah besar kita. Jagung, kopi, singkong, dan kakao kita biarkan keluar tanpa nilai tambah.
“Padahal, jika diolah di sini, margin keuntungannya bisa dinikmati petani dan membuka lapangan kerja lokal,” tegasnya.
Situasi ini, lanjut Mirza, berkorelasi lurus dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih perlu dipacu.
Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi dari sekadar penjual bahan baku menjadi produsen barang jadi adalah kunci menaikkan taraf hidup masyarakat.
Tidak hanya melempar kritik, Pemprov Lampung menawarkan solusi taktis melalui program Desaku Maju.
Program ini mendorong hilirisasi skala mikro langsung di jantung produksi: desa.
Salah satu implementasinya adalah penyediaan mesin pengering (dryer) dan teknologi pascapanen bagi kelompok tani.
Mirza mengklaim, intervensi teknologi sederhana terbukti ampuh menjaga stabilitas harga.
“Di desa yang memiliki dryer, harga jagung bisa bertahan di Rp4.000 per kilogram karena kadar air terjaga.
“Bandingkan dengan yang tidak punya fasilitas, harganya jatuh saat panen raya.
“Selisih pendapatan petani bisa mencapai Rp1 juta per hektare hanya karena faktor pengeringan ini,” jelas Gubernur.
Respons Industri
Sinyal perubahan ini disambut baik oleh kalangan usaha.
Factory Manager PT. Nestle Indonesia Panjang Factory, Jefri Manurung, mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif merangkul swasta.
Jefri mengungkapkan, pola kemitraan inklusif sebenarnya sudah dijalankan Nestle melalui Nescafe Coffee Plan.
Program itu telah mendampingi sekitar 12.600 petani kopi di Lampung untuk memperbaiki kualitas budidaya, yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak, pabrik mendapat bahan baku berkualitas, petani mendapat harga premium.
“Kolaborasi adalah keniscayaan. Kami siap bersinergi agar investasi yang masuk ke Lampung tidak hanya mencetak laba perusahaan, tetapi juga membawa dampak sosial yang nyata bagi masyarakat sekitar,” kata Jefri.
Sebagai simbolisasi penguatan ekonomi daerah, dalam kesempatan tersebut Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga melepas ekspor 10.000 ton produk Maggi ke Filipina, menandakan produk olahan Lampung memiliki daya saing kompetitif di pasar internasional.
