Kirka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali membuktikan komitmennya dalam reformasi birokrasi.
Mengawali tahun 2026, Pemprov Lampung sukses menyabet penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan kategori Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam acara Penganugerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
Usai menerima penghargaan, Jihan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar piala pajangan, melainkan bukti nyata bahwa mesin birokrasi di Lampung berjalan efektif melayani warga.
“Alhamdulillah, ini hasil kerja kolektif seluruh OPD. Predikat Zona Hijau ini adalah sinyal bahwa standar pelayanan publik kita sudah di jalur yang benar, cepat, transparan, dan tanpa pungli,” ujar Jihan.
Wagub muda ini menambahkan, penilaian Ombudsman RI mencakup indikator yang ketat, mulai dari kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.
Menurutnya, mempertahankan predikat akan jauh lebih sulit daripada meraihnya, terutama di tengah tuntutan masyarakat yang makin kritis.
“Jangan cepat puas. Trofi ini justru jadi cambuk.
“Kalau tahun ini kita juara kualitas layanan, tahun depan warga harus merasakan dampaknya lebih nyata, terutama di sektor perizinan dan layanan dasar,” tegas Jihan.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam sambutannya, mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil masuk ke Zona Hijau.
Penilaian tahun 2025 itu dilakukan serentak di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencegah maladministrasi.
Bagi Pemprov Lampung, penghargaan ini menjadi modal kepercayaan publik yang krusial untuk melanjutkan agenda pembangunan di tahun 2026.
