Kirka – Status Provinsi Lampung sebagai lumbung singkong nasional tengah menghadapi ujian berat.
Di tengah melimpahnya pasokan bahan baku lokal dan menjamurnya pabrik pengolahan, arus masuk (impor) tepung tapioka dari luar negeri justru masih terus berjalan.
Fenomena ini mendapat sorotan langsung dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi di Bumi Ruwa Jurai.
Menurutnya, kebijakan impor yang tidak terkontrol berpotensi memukul harga singkong di tingkat petani yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan.
“Ada yang menggelitik di sini. Truk-truk pengangkut singkong kita antre di pabrik, produksi melimpah, tapi keran impor tapioka masih dibuka.
“Pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan industri lokal kita tergerus,” ujar Mahendra, Sabtu, 24 Januari 2026.
Ancaman Industri Lokal
Mahendra menjelaskan, meskipun industri tapioka di Lampung sudah mapan, mereka tetap rentan terhadap serbuan produk impor yang seringkali masuk dengan harga lebih murah, entah karena subsidi di negara asal atau efisiensi logistik.
Mengutip konsep ekonomi Infant Industry, Mahendra menilai industri dalam negeri, termasuk rantai pasok singkong, membutuhkan proteksi pasar yang wajar.
“Kalau harga tapioka lokal kalah bersaing dengan barang impor, efek dominonya fatal.
“Pabrik bisa menekan harga beli bahan baku, dan akhirnya yang paling menderita adalah petani di pelosok desa,” tegasnya.
Padahal, data menunjukkan Lampung menyumbang lebih dari 30 persen total produksi singkong nasional.
Berbeda dengan Jawa Timur yang memiliki diversifikasi industri pangan beragam, Lampung memiliki keunggulan komparatif pada volume produksi tapioka.
Dukungan untuk Pemprov Lampung
Dalam pandangannya, Mahendra mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang mulai menaruh perhatian serius pada isu ini.
Ia menilai Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, telah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap sektor pertanian.
“Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memberi harapan baru agar Lampung tidak sekadar jadi pemasok bahan mentah, tapi pemain kunci industri nasional. Ini harus didukung,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisindag) Provinsi Lampung, Zimmi Skil, yang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan operasional pabrik tetap optimal di tengah tantangan pasar global.
Evaluasi Kebijakan Pusat
Menutup keterangannya, Mahendra berharap sinergi antara Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat dapat melahirkan kebijakan yang lebih adil.
Ia menegaskan, menahan laju impor bukan berarti anti globalisasi, melainkan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan pangan daerah.
“Prioritas kita seharusnya hasil keringat petani sendiri. Jangan sampai kita sibuk impor, sementara gudang-gudang di Lampung masih penuh dengan singkong berkualitas,” pungkas Mahendra.
