Kirka – Langkah mengejutkan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang membubarkan Majelis Rendah parlemen hanya dalam hitungan bulan pasca pelantikan, memicu spekulasi luas di kawasan Asia.
Dengan pemilihan umum dini yang dikunci pada 8 Februari 2026, peta politik Tokyo kini berubah drastis.
Bagi Indonesia, gejolak di Negeri Sakura bukan sekadar drama politik luar negeri.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai manuver Takaichi membawa implikasi serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada keberlanjutan proyek strategis nasional.
“Ini bukan sekadar riak kecil. Jepang adalah salah satu investor terbesar kita. Ketika Tokyo sibuk berkonsolidasi politik, ada risiko keputusan-keputusan krusial terkait investasi di Jakarta menjadi tertahan.
“Kita tidak boleh lengah,” tegas Mahendra, Senin, 26 Januari 2026.
Celah Fiskal dan Stagnasi Investasi
Mahendra menyoroti strategi Takaichi yang memanfaatkan popularitas 70 persennya untuk mengamankan mandat kebijakan fiskal agresif.
Di atas kertas, rencana belanja besar-besaran dan pemotongan pajak di Jepang bisa menjadi angin segar bagi eksportir Indonesia karena potensi lonjakan permintaan komoditas.
Namun, Mahendra mengingatkan adanya lampu kuning bagi sektor riil di dalam negeri.
Ketidakpastian politik hingga Februari 2026 berpotensi membuat korporasi Jepang menahan ekspansi modal mereka ke luar negeri (outbound investment).
“Kita sedang gencar-gencarnya melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Jangan sampai agenda ini mangkrak atau melambat hanya karena mitra utama kita sedang sibuk pemilu.
“Investor Jepang dikenal sangat hati-hati, ketidakpastian sekecil apa pun bisa memicu sikap wait and see yang berkepanjangan,” papar Mahendra.
Kestabilan Indo-Pasifik
Selain aspek ekonomi, Mahendra juga menggarisbawahi profil Takaichi yang dikenal keras (hawkish) terhadap isu keamanan regional, terutama menyangkut China dan Taiwan.
Dukungan Amerika Serikat terhadap peningkatan anggaran pertahanan Jepang semakin memperumit situasi.
Menurut Mahendra, posisi tersebut menuntut kepiawaian diplomasi Presiden Prabowo untuk tetap menjaga prinsip bebas aktif tanpa kehilangan momentum kerja sama.
“Prabowo menjadikan poros ASEAN-Jepang sebagai pilar stabilitas.
“Jika orientasi pertahanan Jepang berubah drastis pasca pemilu, Indonesia harus siap dengan skenario mitigasi agar kawasan tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,” ulasnya.
Fokus Substansi
Kendati dinamika politik Tokyo memanas, Mahendra mengapresiasi ketenangan pemerintah Indonesia yang tidak reaktif.
Ia menyarankan agar para pemangku kebijakan segera mengunci komitmen jangka panjang yang sudah disepakati, agar tidak tergerus oleh pergantian kursi di parlemen Jepang.
“Siapapun yang menang di Tokyo nanti, fondasi kerja sama kita harus tahan banting. Transisi energi, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur harus jalan terus.
“Diplomasi kita harus mampu menembus sekat-sekat ketidakpastian politik domestik mitra,” pungkas Mahendra.
