Kirka – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dukungan anggaran khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di Provinsi Lampung.
Kebijakan pemerintah pusat memadukan fungsi pelestarian alam dengan pengembangan pariwisata guna mendongkrak perekonomian daerah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan komitmen pendanaan seusai berdiskusi bersama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Satyawan Pudyatmoko.
Pertemuan turut melibatkan pakar profesional pengelolaan taman nasional, Karen Brooks.
“Taman Nasional Way Kambas memiliki potensi besar, bukan hanya untuk konservasi alam, tetapi juga untuk mendorong pembangunan daerah,” tulis Suahasil melalui akun Instagram resminya, @menkeuri, dikutip pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Diskusi bersama jajaran KLHK dan praktisi internasional berfokus pada penguatan fungsi Way Kambas sebagai instrumen negara dalam merawat kelestarian ekosistem.
Sejalan dengan upaya perlindungan hutan, pemerintah mendorong penataan kawasan menuju sektor wisata berbasis alam (ecotourism).
Skema ekowisata disusun agar mampu mendatangkan pelancong secara berkelanjutan tanpa mengganggu keaslian lingkungan.
Arus kunjungan wisatawan justru menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan warga di sekitar wilayah penyangga.
“Dengan menarik lebih banyak wisatawan, upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal,” tutur Suahasil.
Lewat peran penganggaran, Kemenkeu memfasilitasi alokasi dana instrumen pemerintah untuk menjamin perlindungan keanekaragaman hayati beserta kelestarian habitat satwa di Way Kambas.
Sokongan fiskal juga ditujukan untuk membenahi tata kelola wisata alam agar berdaya saing tinggi tanpa merusak ruang hidup satwa liar.
Integrasi antara kegiatan konservasi dan pariwisata dirancang untuk menghadirkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian sekitar.
Geliat wisata alam membuka peluang usaha baru sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal di Lampung.
Selain dukungan anggaran, Kemenkeu memperkuat koordinasi lintas kementerian dengan menggandeng tenaga ahli profesional.
Kolaborasi ditempuh guna memastikan penerapan standar terbaik dalam pengelolaan taman nasional berkelas dunia.
