Kirka – Provinsi Lampung telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang disegani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang periode 2020 hingga 2025, provinsi ini konsisten memproduksi lebih dari 2 juta ton jagung per tahun.
Namun, di balik angka statistik yang mentereng, terdapat ironi yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di tingkat tapak.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti adanya anomali di mana limpahan panen jagung justru berjalan beriringan dengan keluhan tingginya harga pakan ternak.
“Ini ada yang janggal. Produksi kita surplus, tapi peternak ayam petelur di sentra seperti Sidomulyo atau Metro masih teriak soal mahalnya pakan.
“Ironi ini seperti lingkaran setan yang tak kunjung putus,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Selasa, 3 Februari 2026.
Rantai yang Ruwet
Menurut Mahendra, masalah utama bukan terletak pada produktivitas lahan, melainkan pada ekosistem industri pendukung yang belum solid.
Ia menilai rantai pasok jagung di Lampung masih terlalu rumit.
Mengutip teori Competitive Advantage dari Michael Porter, Mahendra menjelaskan bahwa keunggulan daerah tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga kekokohan ekosistem industrinya.
“Pabrik pakan di Lampung memang banyak, tapi mereka harus berebut bahan baku dengan pasar ekspor dan kebutuhan luar provinsi.
“Akibatnya harga jagung fluktuatif seperti roller coaster, dan peternak kecil yang paling terpukul,” jelasnya.
Ia membandingkan kondisi ini dengan Jawa Timur.
Di sana, integrasi koperasi peternak berjalan baik sehingga mampu membeli pakan secara kolektif dengan harga kontrak stabil.
Sementara di Lampung, peternak cenderung masih berjalan sendiri-sendiri.
Pilar Solusi
Untuk mengurai benang kusut tersebut, Mahendra menguraikan 4 pilar solusi agar swasembada pakan tidak sekadar menjadi retorika.
Pertama, peran Pemerintah Daerah sebagai regulator harus lebih kuat, terutama dalam menjamin stabilitas harga lewat sistem resi gudang.
Kedua, perlunya kontrak jelas antara petani dan industri untuk jaminan serapan dan harga (off taker).
“Ketiga, pihak perbankan harus melihat skema KUR bukan sebagai kredit individu semata, tapi membiayai petani yang sudah memiliki kontrak dengan pabrik. Ini jauh lebih aman,” paparnya.
Pilar keempat adalah peran investor swasta dalam teknologi pascapanen, khususnya mesin pengering (dryer).
Tanpa teknologi ini, jagung Lampung hanya akan menjadi komoditas basah bernilai rendah.
Hilirisasi
Meski menyoroti sejumlah masalah, Mahendra turut mengapresiasi langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang dinilai fokus pada hilirisasi produk lokal.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.
Apresiasi serupa juga ia tujukan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan serta para petani yang konsisten menjaga produktivitas.
Mahendra optimis Lampung memiliki modal kuat untuk menjadi pemimpin pasar pakan ternak nasional jika integrasi sistem segera dibenahi.
“Jagung dari Lampung Timur atau Lampung Tengah seharusnya tidak perlu piknik dulu ke luar provinsi, baru balik lagi ke sini dalam bentuk pakan yang harganya selangit.
“Rantai inefisiensi ini harus diputus demi kemandirian Lampung,” pungkas Mahendra.
