KIRKA – Pemerintah menyiapkan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) sebagai mesin baru percepatan hunian nasional tanpa membebani APBN.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan BP3R akan menjadi pusat koordinasi urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, hingga pembangunan perumahan.
“BP3R menyatukan seluruh proses agar penyediaan rumah berjalan lebih cepat dan terintegrasi,” ujar Fahri.
BP3R dirancang menjawab backlog perumahan yang masih dialami jutaan keluarga Indonesia, terutama mereka yang tinggal di hunian tidak layak.
Menariknya, pembentukan BP3R tidak menggunakan pendanaan langsung APBN.
Pemerintah memilih skema kolaborasi dengan investor serta pembiayaan inovatif, termasuk melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Skema tersebut diharapkan mempercepat pembangunan perumahan rakyat tanpa menambah beban fiskal negara.
Fahri menegaskan BP3R tidak menggantikan peran Kementerian PKP yang tetap menjalankan program berbasis APBN.
BP3R justru melengkapi dengan fokus pada pengelolaan lahan, perizinan, infrastruktur, dan pengembangan hunian vertikal perkotaan.
Pemerintah menargetkan BP3R mampu menekan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, dan memperluas akses rumah layak huni tanpa memperpanjang birokrasi.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengesahkan BP3R.
Utusan Khusus Presiden Hashim Joyohadikusumo menyebut Prabowo telah menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R, sembari tetap menjabat Wamen PKP.
Fahri mengaku telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo terkait arah kebijakan dan desain kelembagaan BP3R sebagai solusi terintegrasi sektor perumahan nasional.
