KIRKA – Massa demo tuding ada KKN di Pemkot Bandarlampung, pada lingkup Satuan Kerja di BPKAD. Aparat Penegak Hukum di Kejati dan Polda pun diminta turun tangan, untuk mendalami dugaan tersebut.
Baca Juga: Reklamasi PT SJIM Didemo di DPRD Lampung
Kamis 12 Oktober 2023, puluhan massa yang tergabung di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Keramat melalukan aksi unjuk rasa, tepat di depan gerbang pintu masuk Kejaksaan Tinggi Lampung.
Dimana dalam akai demonstrasinya kali ini, massa meminta Kejati Lampung serta para Aparat Penegak Hukum pada Kepolisan Daerah Lampung, untuk bergerak membentuk Tim Khusus, guna mengusut dugaan KKN di Pemkot Bandarlampung.
Massa menuding, hal itu terjadi di lingkup Satker Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan pada dana pinjaman dari PT SMI, di Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
“Pada pengelolaan APBD di BPKAD Bandarlampung, beberapanya terdapat pada anggaran untuk belanja modal personal komputer, belanja jasa pengukuran tanah, belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor di alat listrik dan lainnya. Serta di anggaran belanja tak terduga pada era Covid-19 dan uang duka,” ucap Sando selaku koordinator aksi.
Baca Juga: Merasa Diintimidasi Ratusan Warga Anak Tuha Mengadu ke DPRD Lampung
Dari unjuk rasanya kali ini, Aliansi Keramat meminta kepada Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, segera membentuk Tim Khusus guna mengusut dugaan KKN pada kedua anggaran tersebut.
Massa juga mendesak Walikota Bandarlampung, untuk segera melakukan evaluasi kepada seluruh jajarannya, serta memberhentikan para oknum yang terbukti melakukan tindak pidana pada anggaran dimaksud.
Dan meminta kepada seluruh masyarakat, dapat terus melakukan pengawasan di setiap pengelolaan anggaran pada seluruh daerah, demi mendukung Pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
